Nasional

Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Empat Jenderal Jadi Tersangka dalam Sepekan

JAKARTA BATAVIANEWS.co.id – Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak serius. Dalam kurun waktu sekitar satu pekan, penyidik Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka. Salah satu di antaranya, Ahrie Sonta Nasution, telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan perkembangan penanganan perkara tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menjelaskan, proses hukum bermula dari penerbitan laporan polisi pada akhir Oktober 2026. Setelah itu, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan menggelar perkara untuk menaikkan status penanganan ke tahap penyidikan.

Pada 1 November 2026, penyidik menetapkan Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai tersangka. Langkah tersebut dilanjutkan dengan penangkapan Ahrie Sonta pada hari yang sama.

Sehari berikutnya, Ahrie resmi ditahan, sementara Eko Hadi menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Perkembangan berlanjut pada 3 November. Setelah memeriksa Eko Hadi dan melakukan gelar perkara, penyidik menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka. Polri kemudian mengumumkan pengungkapan kasus tersebut kepada publik.

Pada 4 November 2026, penyidik menangkap dan menahan Listyo Sigit. Polisi juga meminta keterangan dari empat saksi yang berasal dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dan vendor.

Selanjutnya, pada 5 November, penyidik melakukan ekspose perkara bersama Kejaksaan Agung. Penggeledahan juga dilakukan di kediaman Listyo Sigit. Pada hari yang sama, penyidik menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka dan kembali memeriksa Ahrie Sonta.

Proses penyidikan berlanjut dengan koordinasi bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 6 November. Polisi juga memeriksa enam personel yang bertugas di bagian monitoring.

Pemeriksaan tambahan terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi dilakukan pada 7 November. Sehari kemudian, penyidik melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan perkara.

Pada 9 dan 10 November, sejumlah saksi kembali dimintai keterangan, termasuk pemeriksaan terhadap Listyo Sigit.

Sementara itu, pada 11 November 2026, penyidik memeriksa Slamet Uliandi. Namun, penanganan terhadap tersangka tersebut dilakukan melalui penahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

Penyidik Periksa 28 Saksi dan Enam Ahli

Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut penyidik telah meminta keterangan dari 28 saksi dan enam orang ahli untuk memperkuat pembuktian perkara.

Dari 28 saksi tersebut, sebanyak 24 orang merupakan personel internal Polri. Tiga saksi lainnya berasal dari perusahaan telekomunikasi, yakni Indosat, XLSmart, dan Telkomsel, sedangkan satu orang berasal dari pihak vendor sistem penyadapan.

Adapun enam ahli yang diperiksa terdiri atas dua ahli teknologi informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli hukum pidana.

Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut.

Barang bukti itu meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua unit iPad, empat unit CPU, perangkat komputer, laptop, satu modem, serta sejumlah dokumen dan log data penyadapan.

Presiden hingga Aktivis Diduga Masuk Target Penyadapan

Dalam pengungkapan perkara tersebut, Suyudi turut memaparkan cakupan pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Sasarannya tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pihak di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

Daftar tersebut mencakup lingkar Istana, kementerian dan lembaga negara, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga personel internal Polri.

Selain itu, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan kalangan mahasiswa juga disebut masuk dalam daftar sasaran yang tengah didalami penyidik.

Meski demikian, Suyudi memberikan penegasan agar daftar tersebut tidak disalahartikan sebagai bukti keterlibatan pihak-pihak yang namanya masuk dalam sasaran penyadapan.

Menurutnya, informasi tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang masih harus diuji berdasarkan alat bukti dan proses hukum.

Pengungkapan perkara ini menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan menyentuh sejumlah institusi negara dan berbagai elemen masyarakat. Polri menyatakan proses penyidikan terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa serta pertanggungjawaban masing-masing tersangka.***

Related posts

Jadi Sorotan! Raja Juli Tak Ada Saat Prabowo Cek Karhutla, Istana Angkat Bicara

egi murad

Suvenir Tamu Upacara HUT ke-81 RI di Istana, Ini Isi Tas yang Dibagikan

egi murad

Gempa M 3,6 Guncang Bantul, Warga Rasakan Tanah Seperti Jeblos dan Suara Gemuruh

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»