TAJUK REDAKSI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
Saumlaki, BATAVIANEWS.co.id -Penetapan desil kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kini menjadi persoalan serius yang membutuhkan penjelasan terbuka dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Perubahan kategori kesejahteraan yang dinilai sebagian masyarakat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran perlindungan sosial. Jangan sampai angka statistik justru membuat keluarga rentan semakin jauh dari hak mendapatkan perhatian dan perlindungan negara, Rabu (18/11/2026)
Persoalannya bukan sekadar perubahan angka dalam sistem pendataan. Di balik setiap kategori desil terdapat kehidupan keluarga, kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta keberlangsungan hidup masyarakat kecil.
Jika penilaian kesejahteraan terlalu bertumpu pada kepemilikan aset tanpa mempertimbangkan pendapatan, daya beli, kondisi ekonomi rumah tangga, dan karakteristik wilayah kepulauan, maka hasil pendataan berisiko tidak menggambarkan kenyataan secara utuh.
Inilah pertanyaan mendasar yang harus dijawab BPS: apakah metode penentuan desil benar-benar mampu membaca realitas kehidupan masyarakat Kepulauan Tanimbar, atau masih terdapat indikator yang perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidaktepatan sasaran?
Aset Bukan Selalu Cerminan Kesejahteraan
Dalam pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sejumlah indikator menjadi perhatian, antara lain aset tetap, aset bergerak, pendapatan, dan pengeluaran rumah tangga.
Aset tetap mencakup tanah dan bangunan, sedangkan aset bergerak meliputi kendaraan bermotor, baik kendaraan darat maupun laut. Namun, persoalan muncul ketika kepemilikan aset dibaca tanpa mempertimbangkan latar belakang kepemilikan serta kemampuan ekonomi riil keluarga.
Salah satu contohnya adalah tanah masyarakat yang memperoleh sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun program legalisasi tanah sebelumnya, termasuk Prona.
Program tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, bukan menjadikan setiap pemilik sertifikat otomatis tergolong masyarakat sejahtera.
Memiliki tanah tidak otomatis berarti memiliki uang. Memiliki sertifikat juga tidak serta-merta menjamin seseorang mampu memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Di Tanimbar, sebagian masyarakat memanfaatkan lahan untuk bertani dan berkebun demi memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Hasil pertanian tersebut tidak selalu diproduksi untuk kepentingan perdagangan atau memperoleh keuntungan ekonomi.
Keterbatasan pasar lokal, minimnya industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, serta terbatasnya daya serap pasar menjadi tantangan tersendiri.
Karena itu, tanah yang digunakan untuk menanam pangan keluarga tidak bisa serta-merta dipersepsikan sebagai sumber pendapatan komersial yang meningkatkan kesejahteraan.
Kendaraan Pemberian Keluarga, Apakah Otomatis Dianggap Aset Kemakmuran?
Persoalan berikutnya adalah penilaian terhadap aset bergerak, khususnya kendaraan bermotor.
Sebagian masyarakat memiliki kendaraan bukan karena kemampuan membeli sendiri, melainkan karena pemberian anggota keluarga untuk menunjang mobilitas sehari-hari.
Dalam kondisi geografis kepulauan seperti Tanimbar, kendaraan menjadi sarana penting untuk menjangkau tempat kerja, kebun, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.
Kendaraan bukan semata-mata simbol kemapanan ekonomi. Bagi sebagian keluarga, kendaraan justru merupakan kebutuhan penunjang aktivitas dasar.
Pertanyaannya, apakah proses penilaian benar-benar membedakan kendaraan yang dibeli dari hasil kemampuan ekonomi sendiri dengan kendaraan yang diperoleh melalui pemberian keluarga?
Apakah kondisi kendaraan, nilai ekonominya, status kepemilikan, serta kemampuan pemilik memenuhi kebutuhan hidup turut diperhitungkan?
BPS perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar masyarakat memahami bagaimana indikator aset bergerak diterjemahkan menjadi kategori kesejahteraan.
Harga Kebutuhan Pokok Naik, Daya Beli Masyarakat Tertekan
Penentuan tingkat kesejahteraan juga tidak boleh mengabaikan kenyataan meningkatnya biaya hidup.
Masyarakat setiap hari berhadapan dengan kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.
Kondisi geografis kepulauan turut menghadirkan tantangan distribusi barang yang dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok.
Di sisi lain, keberadaan rekening listrik dengan daya tertentu, akun belanja daring, fasilitas kredit, hingga pinjaman juga perlu dijelaskan bagaimana penggunaannya dalam penilaian kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
Rekening listrik dengan daya di atas 900 VA tidak otomatis membuktikan seseorang hidup berkecukupan. Demikian pula kepemilikan akun belanja daring maupun fasilitas kredit tidak serta-merta menggambarkan kemakmuran.
Bahkan, utang dan pinjaman dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga yang sedang berjuang mempertahankan kehidupan ekonominya.
Karena itu, indikator ekonomi harus dibaca secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan keberadaan fasilitas atau kepemilikan tertentu.
BPS Harus Membuka Metodologi Penetapan Desil
Transparansi merupakan kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pendataan sosial ekonomi.
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab BPS.
Pertama, bagaimana standar pengeluaran rumah tangga digunakan sebagai salah satu ukuran dalam menentukan tingkat kesejahteraan?
Kedua, regulasi dan metodologi apa yang menjadi pedoman petugas dalam menentukan perubahan desil rumah tangga?
Ketiga, sejauh mana penilaian tersebut memperhitungkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan perbedaan biaya hidup di wilayah kepulauan?
Keempat, apakah sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan secara memadai sebelum pendataan dan verifikasi lapangan dilaksanakan?
Kelima, bagaimana mekanisme keberatan, koreksi, dan pemutakhiran data bagi keluarga yang merasa hasil penilaian tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pendataan statistik. Sebaliknya, masyarakat sedang menuntut agar proses pendataan berlangsung transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BPS harus menjelaskan bagaimana indikator diterapkan, bagaimana data diverifikasi, serta bagaimana masyarakat dapat mengajukan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Jangan Samakan Realitas Kepulauan dengan Wilayah Perkotaan
Persoalan yang lebih besar adalah karakteristik geografis dan ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan kawasan perkotaan, industri, atau pusat perdagangan maju.
Tanimbar merupakan daerah kepulauan dengan rentang kendali pelayanan yang luas. Masyarakat tersebar di berbagai pulau dengan keterbatasan akses transportasi, pasar, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya.
Biaya distribusi barang juga menjadi tantangan yang berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga.
Dalam kondisi demikian, pendekatan penilaian kesejahteraan harus mampu membaca realitas lokal. Jangan sampai indikator yang terlihat seragam secara administratif justru menghasilkan gambaran yang tidak utuh ketika diterapkan pada masyarakat dengan karakteristik ekonomi dan geografis berbeda.
Standar nasional memang diperlukan untuk menjaga konsistensi pendataan. Namun, penerapannya harus mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara akurat.
Kemiskinan di wilayah kepulauan tidak cukup dibaca dari ada atau tidaknya tanah, rumah, kendaraan, rekening listrik, maupun fasilitas kredit. Kemiskinan juga harus dilihat dari kemampuan keluarga memperoleh pendapatan, memenuhi kebutuhan dasar, menghadapi biaya hidup, serta mempertahankan keberlangsungan kehidupan sehari-hari.
Dinas Sosial Jangan Hanya Menjadi Penonton
Di tengah polemik perubahan desil kesejahteraan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak boleh mengambil posisi pasif.
Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan sosial memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai pendataan, perubahan kategori kesejahteraan, serta mekanisme pengusulan dan pemutakhiran data.
Koordinasi dengan BPS perlu diperkuat agar keluarga yang mengalami perubahan desil mendapatkan penjelasan mengenai dasar perubahan tersebut.
Masyarakat juga harus memperoleh ruang untuk menyampaikan keberatan apabila data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Negara tidak boleh hadir hanya ketika melakukan pendataan, tetapi menghilang ketika masyarakat mempertanyakan hasilnya.
Kehadiran pemerintah harus dirasakan melalui pelayanan, pendampingan, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Jangan Biarkan Angka Statistik Mengalahkan Kemanusiaan
Kritik terhadap BPS bukan berarti menolak pentingnya statistik. Data merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan dan penentuan sasaran program perlindungan sosial.
Namun, data yang tidak akurat berpotensi melahirkan kebijakan yang salah sasaran.
Perubahan kategori desil yang tidak disertai penjelasan memadai dapat menimbulkan keresahan, terutama apabila berdampak terhadap akses keluarga pada program bantuan sosial.
BPS perlu menjelaskan bagaimana indikator diterapkan, bagaimana data diverifikasi, serta bagaimana masyarakat dapat mengajukan koreksi.
Bagi masyarakat kecil, perubahan satu kategori desil bukan sekadar urusan administrasi. Di dalamnya terdapat harapan untuk memperoleh perlindungan sosial dan kesempatan menjalani kehidupan yang lebih layak.
Jangan sampai keluarga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar justru kehilangan perhatian hanya karena hasil penilaian yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.
Pemkab Tanimbar Harus Bertanggung Jawab Mengawal Verifikasi
Pada akhirnya, yang dipersoalkan bukan keberadaan BPS ataupun kewajiban negara melakukan pendataan, melainkan sejauh mana metode penilaian mampu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat Kepulauan Tanimbar.
BPS harus menjawab pertanyaan publik. Dinas Sosial harus memperkuat koordinasi dan menjalankan fungsi perlindungan sosialnya. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus memberikan perhatian serius dengan mendukung kebutuhan operasional Dinas Sosial agar verifikasi lapangan dapat berjalan maksimal.
Pemkab harus hadir, mengawal, dan memastikan pendataan ulang menjangkau seluruh desa, sehingga tidak ada satu pun keluarga yang kehilangan hak perlindungan sosial akibat data yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Jangan biarkan keterbatasan operasional mengorbankan hak-hak masyarakat miskin. Sebab, negara tidak boleh kalah oleh angka ketika nasib dan masa depan rakyat kecil sedang dipertaruhkan.
