JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas layanan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) ke sektor transportasi laut mendapat dukungan kalangan akademisi. Namun, pengembangan layanan yang menyasar Kepulauan Seribu itu dinilai harus dibarengi perencanaan pembiayaan yang matang serta perlindungan terhadap pelaku transportasi lokal.
Akademisi Universitas Indonesia (UI), Arry Rahmawan Destianto, menilai kehadiran Transjakarta Laut berpotensi menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Kepulauan Seribu, terutama dalam meningkatkan konektivitas antarpulau dan akses terhadap layanan publik.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak menyamakan perhitungan bisnis transportasi darat, laut, dan udara. Setiap moda memiliki karakteristik teknis, kebutuhan investasi, serta struktur pembiayaan yang berbeda.
“Kami mendukung arah Ranperda ini sebagai respons atas kebutuhan layanan yang terpercaya di Kepulauan Seribu. Namun, analisis cost-benefit serta kepastian skema pendanaan untuk setiap moda baik darat, laut, maupun udara harus dipisahkan secara cermat karena struktur teknis dan finansialnya sangat berbeda,” kata Arry dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10).
Menurut dia, keberhasilan Transjakarta Laut tidak cukup hanya diukur dari tersedianya armada dan jalur pelayaran. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kehadiran layanan baru tersebut tidak menimbulkan persoalan sosial maupun mengurangi kesempatan ekonomi masyarakat setempat.
Pemilik kapal tradisional dan tenaga kerja lokal, kata Arry, perlu mendapat ruang untuk berpartisipasi dalam sistem transportasi yang dikembangkan pemerintah.
Ia pun mendorong adanya mekanisme legalisasi dan kemitraan bagi operator kapal tradisional agar mereka tidak tersisih ketika Transjakarta Laut mulai beroperasi.
“Proses transisi harus dikelola secara bijak, terutama terkait penyerapan tenaga kerja lokal dan pemilik kapal tradisional. Harus ada skema legalisasi serta inklusi bagi mitra operator lokal agar mereka menjadi bagian utuh dari ekosistem Transjakarta Laut,” ujarnya.
Operasional Bertahap Dinilai Lebih Efisien
Pandangan serupa disampaikan akademisi UI lainnya, Arman Umar Muiz. Ia menyarankan agar pengembangan Transjakarta Laut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan efisiensi investasi dan kemudahan pemenuhan persyaratan perizinan.
Menurut Arman, pada tahap awal Transjakarta dapat memprioritaskan peran sebagai operator kapal. Pendekatan tersebut dinilai dapat menjadi pilihan untuk mengawali layanan tanpa mengabaikan kesiapan operasional dan aspek legalitas.
Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan solusi konkret bagi operator kapal tradisional yang hendak masuk ke dalam sistem transportasi resmi. Hal ini mencakup pengurusan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) serta pembentukan badan hukum atau koperasi bagi pelaku usaha yang membutuhkan wadah legal.
“Langkah ini penting agar operasional mereka menjadi legal, terintegrasi, dan terjamin kerangka keselamatannya,” kata Arman.
Dengan skema tersebut, pengembangan transportasi laut diharapkan tidak hanya memperkuat layanan publik, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antara BUMD dan pelaku usaha lokal yang selama ini melayani kebutuhan perjalanan masyarakat kepulauan.
Ranperda Perluas Ruang Usaha Transjakarta
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana perluasan bidang usaha PT Transportasi Jakarta ke sektor transportasi laut hingga udara. Rencana tersebut tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta.
Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (1/10), Pramono menyampaikan bahwa perluasan ruang lingkup usaha itu diarahkan untuk mendukung sistem transportasi yang lebih terintegrasi.
“Ruang lingkup usaha PT Transportasi Jakarta juga diperluas untuk mendukung layanan transportasi yang lebih terintegrasi, mencakup layanan angkutan perairan dan udara, penyediaan dan pengelolaan sarana serta prasarana transportasi, hingga pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pendukung layanan angkutan,” kata Pramono, dikutip dari Antara.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih mengkaji sejumlah alternatif pengelolaan, termasuk landasan regulasi dan model bisnis yang dinilai efisien serta berorientasi pada kebutuhan pelanggan.
Pengembangan Transjakarta Laut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarpulau di Kepulauan Seribu. Akses masyarakat menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi salah satu kebutuhan yang ingin dijawab melalui rencana tersebut.
Di sisi ekonomi, layanan transportasi laut yang terintegrasi berpotensi memperlancar distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung aktivitas pariwisata di wilayah kepulauan.
Pemprov DKI juga tengah mematangkan berbagai aspek teknis, mulai dari skema operasional, standar keselamatan pelayaran, kelayakan dermaga, hingga penetapan tarif yang terjangkau bagi masyarakat.
Pemerintah menegaskan, perluasan usaha ke sektor laut tidak boleh mengorbankan pelayanan Transjakarta yang telah berjalan di darat. Layanan bus pada koridor maupun nonkoridor beserta armada penunjangnya diharapkan tetap beroperasi secara optimal.
Dengan demikian, realisasi Transjakarta Laut tidak hanya bergantung pada kesiapan regulasi dan investasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun sistem transportasi yang aman, terjangkau, serta melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari pengembangannya.***
