Batavia news, Jakarta —Rencana penertiban parkir liar di sejumlah titik Jakarta Barat di CNI Puri Kembangan mendapat perhatian dari masyarakat. Penertiban dinilai penting untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki. Namun, masyarakat juga meminta pemerintah tidak mengabaikan persoalan ekonomi para juru parkir yang selama ini menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut.
Salah seorang warga, Ilham, mengatakan dirinya memahami bahwa parkir di atas trotoar maupun lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir memang harus ditertibkan.
Namun, ia berharap penertiban tidak hanya berakhir pada pengusiran atau penindakan terhadap para juru parkir.
“Kalau memang parkir liar harus ditertibkan, kami siap mengikuti aturan. Tapi tolong pemerintah beri kami solusi. Kami juga harus membeli beras untuk anak dan istri kami,” ujar Ilham.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pendataan terhadap para juru parkir dan memberikan pilihan pekerjaan atau menata mereka agar dapat bekerja di lokasi parkir resmi dan legal.
“Jangan hanya ditertibkan. Kalau tempat kami mencari nafkah ditutup, kami harus bekerja di mana? Kami bukan tidak mau mengikuti aturan. Kami hanya ingin tetap bisa mencari nafkah dengan cara yang legal,” katanya.
Persoalan parkir liar juga terlihat di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Kawasan yang menjadi salah satu ikon wisata Jakarta tersebut dinilai membutuhkan penataan parkir yang lebih konsisten.
Masyarakat mempertanyakan efektivitas penertiban apabila setelah dilakukan razia, aktivitas parkir liar kembali muncul.
Kondisi tersebut turut menjadi sorotan terhadap kinerja Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam melakukan pengawasan dan penataan perparkiran.
Di sisi lain, fungsi koordinasi dan pengawasan Pemprov DKI Jakarta juga dinilai penting. Sekretaris Daerah (Sekda) diharapkan dapat memastikan persoalan tersebut tidak hanya ditangani melalui operasi penertiban, tetapi juga melalui kebijakan yang menyentuh akar masalah.
Ilham berharap pemerintah dapat mencontoh pola penataan yang tetap tegas terhadap pelanggaran, namun memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak.
“Pemerintah harus tegas, tetapi juga harus hadir memberikan solusi. Kami juga punya keluarga yang harus dinafkahi. Anak dan istri kami butuh makan setiap hari,” ujarnya.
Masyarakat pada prinsipnya mendukung penataan kota dan ketertiban lalu lintas. Namun, mereka berharap kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan solusi ekonomi bagi warga kecil.
Penertiban boleh berjalan, tetapi solusi juga harus disiapkan.
Kini masyarakat menunggu langkah konkret Pemprov DKI Jakarta, Dishub, serta jajaran terkait untuk menata parkir liar sekaligus memberikan kepastian bagi para juru parkir agar tetap dapat mencari nafkah secara legal dan bermartabat.
