JOMBANG, BATAVIA NEWS – Presiden Prabowo Subianto angkat bicara mengenai kritik yang menyebut kabinet pemerintahannya terlalu besar dan tidak efisien. Prabowo menegaskan, besarnya struktur pemerintahan tidak terlepas dari sistem demokrasi serta kebutuhan mengelola Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang mendekati 300 juta jiwa.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Menurut Prabowo, Indonesia merupakan negara besar yang memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Konsekuensinya, diperlukan kerja sama politik melalui koalisi untuk menjaga pemerintahan tetap berjalan stabil.
Prabowo menggambarkan besarnya Indonesia dengan membandingkannya dengan kawasan Eropa. Ia menyebut Indonesia memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar, namun berada dalam satu kesatuan negara.
“Demokrasi adalah pilihan kita. Dan negara kita besar. Kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara,” ujar Prabowo.
Ia menjelaskan, pemerintahan yang dipimpinnya harus membangun koalisi karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Menurutnya, tidak realistis jika negara sebesar Indonesia hanya dikelola oleh satu kekuatan politik.
“Karena demokrasi, saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang,” katanya.
Prabowo menyebut Indonesia saat ini memiliki delapan partai yang berada di parlemen. Dari jumlah tersebut, tujuh partai menjadi bagian dari koalisi pemerintah.
Ia menilai komposisi tersebut justru masih tergolong efisien jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang memiliki banyak partai politik.
“Jadi demikian pemerintah koalisi yang saya pimpin, termasuk besar. Tujuh partai dari delapan partai di parlemen,” ucapnya.
Pemerintahan Butuh Stabilitas
Prabowo juga menyinggung pentingnya stabilitas pemerintahan. Ia membandingkan kondisi politik Indonesia dengan Jepang dan Inggris yang menurutnya mengalami pergantian kepala pemerintahan dalam beberapa periode.
Menurut Prabowo, stabilitas diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan program secara konsisten dan memberikan ketenangan dalam mengelola negara.
“Bagaimanapun pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan,” tegasnya.
Terkait tudingan kabinet gemuk dan tidak efisien, Prabowo mengatakan pemerintah tetap menjalankan berbagai langkah penghematan. Salah satunya melalui penataan perusahaan milik negara yang dinilai tidak memberikan kinerja yang baik.
Ia mengklaim dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintah telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan atau mengalami kerugian.
“Yang rugi kita tutup 290 BUMN. Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun,” kata Prabowo.
Tak berhenti di situ, pemerintah disebut akan kembali melakukan penataan terhadap ratusan BUMN hingga akhir 2026.
Prabowo menyampaikan, hingga 31 Desember 2026 pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN kembali ditutup atau ditata sehingga jumlah BUMN yang tersisa nantinya diperkirakan sekitar 200 hingga 250 perusahaan.
“Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250,” ujarnya.
Klaim Penghematan Hampir Rp300 Triliun
Prabowo mengatakan efisiensi tersebut diharapkan mampu mengurangi beban biaya rutin pemerintahan, termasuk belanja overhead, gaji direksi, dan komisaris.
Ia memperkirakan penghematan dari langkah tersebut dapat mencapai sekitar Rp100 triliun.
Selain penataan BUMN, Prabowo menyebut pemerintah juga melakukan efisiensi di berbagai sektor. Menurutnya, total penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini telah mendekati Rp300 triliun setiap tahun.
Dana hasil efisiensi tersebut, kata Prabowo, akan dialihkan untuk program yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat,” pungkasnya.***
