Jakarta, Batavia News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) dalam pengurusan izin tinggal terbatas yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, sebagai tersangka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan penyidik memeriksa sejumlah pegawai Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan Depok untuk menelusuri dugaan praktik pemerasan terhadap WNA yang melanggar batas izin tinggal (overstay).
Menurut KPK, para WNA yang seharusnya dikenai sanksi deportasi diduga diminta menyerahkan sejumlah uang agar terhindar dari tindakan tersebut. Modus itu diduga menjadi praktik yang berlangsung dalam pelayanan keimigrasian.
Selain menelusuri pola pemerasan, penyidik juga mendalami dugaan aliran dana yang diterima sejumlah pegawai Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Dana tersebut diduga turut mengalir kepada tersangka Ronald Arman Abdullah.
Pemeriksaan juga dilakukan terhadap saksi dari Kantor Imigrasi Depok. KPK menduga praktik serupa terjadi dalam layanan keimigrasian di kantor tersebut, di mana terdapat penerimaan uang yang berkaitan dengan pengurusan administrasi WNA.
Kasus ini diduga berlangsung sejak 2023 ketika Silmy Karim masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Penyidik memperkirakan total uang yang terkumpul dari praktik tersebut mencapai sekitar Rp145,5 miliar. KPK juga menduga Silmy menerima aliran dana sekitar Rp100 juta setiap pekan.
Hingga kini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Silmy Karim, Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Ronald Arman Abdullah, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benar.
KPK menegaskan penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta menelusuri aliran dana dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.***
