Denpasar, Batavia News – Komisi I DPRD Bali mendorong desa adat mengambil peran lebih aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya menekan angka kriminalitas yang belakangan menjadi perhatian di Pulau Dewata.
Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Polda Bali, Kantor Imigrasi, Satpol PP, Majelis Desa Adat (MDA), dan sejumlah unsur penegak hukum di Kantor DPRD Bali, Senin (13/7/2026).
Menurut Budiutama, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk desa adat melalui peran pecalang.
Ia menegaskan, sinergi antara aparat keamanan dengan pecalang di setiap desa adat perlu terus diperkuat. Program Sipandu Beradat juga diminta tetap dijalankan secara optimal agar sistem pengamanan berbasis kearifan lokal semakin efektif.
Selain menjaga ketertiban di lingkungan desa, pecalang juga diharapkan aktif membantu penanganan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat melalui koordinasi dengan aparat kepolisian.
Budiutama juga menyinggung pelaksanaan pengamanan kegiatan adat dan keagamaan. Menurutnya, koordinasi yang baik antara pecalang dan kepolisian penting agar pengaturan lalu lintas saat upacara tidak menimbulkan kemacetan atau mengganggu pengguna jalan.
Pernyataan tersebut sekaligus merespons sorotan di media sosial terkait rekayasa arus lalu lintas saat pelaksanaan tradisi Ngerebong di Kesiman beberapa waktu lalu. Ia menilai pecalang telah mendapatkan pembekalan dari kepolisian sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tetap mengedepankan koordinasi.
Dalam kesempatan itu, Komisi I DPRD Bali juga mendorong pemerintah daerah memperluas pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik strategis. Keberadaan CCTV dinilai dapat membantu pengawasan sekaligus mendukung upaya pencegahan tindak kriminal.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana kriminalitas di Bali dapat diminimalkan melalui kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga desa adat,” ujar Budiutama.
DPRD Bali berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan desa adat dapat memperkuat sistem keamanan berbasis masyarakat sehingga situasi kamtibmas di Bali tetap kondusif***
