Politik

Habiburokhman Tanggapi Aduan ICW ke MKD soal RUU Perampasan Aset

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap dirinya dan Ketua DPR RI Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset, terutama menyangkut keterbukaan dan penyebarluasan naskah rancangan undang-undang.

Habiburokhman mengaku tidak keberatan dengan pengaduan tersebut. Ia menyatakan terbuka terhadap kritik masyarakat, tetapi menegaskan bahwa Panja telah berupaya maksimal dalam menyusun regulasi tersebut.

“Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” kata Habiburokhman melalui pesan singkat, Jumat (20/11).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga membantah anggapan bahwa naskah RUU Perampasan Aset tidak pernah dipublikasikan. Menurutnya, dokumen tersebut sejak awal telah diunggah oleh Sekretariat Jenderal DPR melalui situs resmi lembaga legislatif.

Ia turut menegaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan berlangsung secara terbuka, mulai dari audiensi, rapat kerja, rapat tim sinkronisasi dan musyawarah, hingga rapat pleno pengesahan tingkat pertama.

Terkait tidak dilibatkannya ICW dalam pembahasan, Habiburokhman menjelaskan bahwa Panja memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber.

Dari sekitar 90 pihak yang mengajukan permohonan, sebanyak 87 pihak disebut berhasil diakomodasi.

“Kalau soal ICW enggak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak tetapi yang bisa terakomodir cuma 87,” ujarnya.

Habiburokhman juga menyebut ICW tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber dalam rapat audiensi maupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Selain itu, menurut dia, ICW tidak menyampaikan masukan secara tertulis.

Ia menilai akan tidak adil apabila Panja secara khusus mengundang ICW, sementara pihak lain yang telah mengajukan permohonan belum seluruhnya mendapat kesempatan.

“Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” ungkapnya.

Sebelumnya, ICW mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke MKD DPR. Pengaduan tersebut dilayangkan atas dugaan pelanggaran etik dalam proses formil pembahasan RUU Perampasan Aset.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pengaduan itu berkaitan dengan dugaan tidak disebarluaskannya naskah RUU Perampasan Aset selama proses pembahasan.

“Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset,” kata Ibrahim di kompleks parlemen, Jakarta.

Pengaduan tersebut disampaikan setelah DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada Kamis (19/11)***.

Related posts

Reshuffle Kabinet di Depan Mata? Gerindra Respons Sikap PDIP dan NasDem

egi murad

Prabowo Ungkap Alasan Tak Suka Pidato Pakai Teks

egi murad

Prabowo dan Modi Sepakat Perkuat Konektivitas Maritim, Pelabuhan Sabang-Andaman Jadi Prioritas

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»