Nasional

Hardjuno Wiwoho: UU Perampasan Aset Harus Ubah Arah Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan mampu menggeser pendekatan penegakan hukum yang selama ini lebih menitikberatkan pada hukuman penjara menjadi upaya pemulihan kerugian negara.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut positif pengesahan regulasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semestinya hanya diukur dari lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari seberapa besar kekayaan hasil kejahatan yang berhasil dikembalikan kepada negara.

Hardjuno menilai, selama ini masih terdapat persoalan mendasar dalam penanganan korupsi. Pelaku memang dapat menjalani hukuman penjara, tetapi kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana berpotensi tetap dikuasai dan dinikmati setelah mereka bebas.

“Selama ini kita terlalu fokus pada berapa tahun koruptor dihukum penjara, tetapi sering lupa menghitung berapa banyak uang hasil korupsi yang benar-benar berhasil dikembalikan,” kata Hardjuno, Kamis (19/11/2026).

Ia berpandangan, hukuman badan saja belum cukup memberikan efek jera apabila pelaku masih dapat menikmati keuntungan ekonomi dari kejahatannya. Karena itu, instrumen perampasan aset diperlukan agar korupsi tidak lagi menjadi tindakan yang memberikan keuntungan finansial bagi pelakunya.

Meski demikian, Hardjuno mengingatkan bahwa pengesahan undang-undang tersebut bukan berarti seluruh persoalan hukum telah selesai. Sejumlah ketentuan masih perlu dicermati, khususnya menyangkut perlindungan hak kepemilikan, kepastian hukum, serta batas kewenangan negara dalam melakukan perampasan aset.

Sebagai akademisi, ia menilai masyarakat tetap memiliki ruang konstitusional untuk mengajukan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila terdapat ketentuan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurutnya, masa transisi sekitar satu tahun sebelum aturan berlaku efektif harus dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai ketentuan sekaligus mempersiapkan mekanisme pelaksanaannya.

Hardjuno juga menegaskan, aset hasil tindak pidana tidak boleh lolos dari penegakan hukum hanya karena telah dialihkan kepada anggota keluarga, dititipkan kepada pihak lain, atau disembunyikan melalui badan usaha. Sepanjang asal-usulnya terbukti berkaitan dengan tindak pidana, aset tersebut harus dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Namun, ia mengingatkan agar penerapan aturan tidak mengabaikan hak pihak ketiga yang memperoleh kekayaan secara sah dan memiliki iktikad baik.

“Kalau seorang koruptor meninggal dunia, bukan berarti uang hasil korupsinya otomatis menjadi warisan yang boleh dinikmati keluarganya. Yang harus dilihat adalah asal-usul hartanya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembuktian asal-usul aset menjadi hal penting agar tindakan perampasan tidak justru merugikan anggota keluarga atau pihak lain yang memiliki hak kepemilikan secara sah.

Di sisi lain, Hardjuno menyoroti rencana pembentukan badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset. Kedua lembaga tersebut, menurutnya, harus memiliki fungsi dan kewenangan yang tegas agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan institusi penegak hukum yang telah ada.

Transparansi juga menjadi syarat penting dalam pengelolaan aset hasil rampasan. Pemerintah harus memastikan setiap aset yang berhasil disita maupun dirampas tercatat dengan baik dan penggunaannya dapat diketahui publik.

“Jangan sampai kita berhasil merampas aset koruptor, tetapi kemudian aset itu justru menjadi sumber penyimpangan baru dalam pengelolaannya. Masyarakat harus bisa mengetahui berapa nilai aset yang dirampas dan ke mana hasilnya digunakan,” tegas Hardjuno.

Dengan demikian, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan, tetapi juga oleh kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan aset rampasan.***

Related posts

AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, Serahkan kepada Prabowo

egi murad

Enam Tahun Dugaan Hubungan Tanpa Status, Stefani Areros Laporkan Aiptu Belly ke Propam Mabes Polri

redaksi

352 Siswa di Lombok Tengah Diduga Keracunan MBG, DPR Soroti Pengawasan SPPG

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»