JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Keputusan tersebut ditetapkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar pada Selasa (17/11/2026).
Putusan itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.
Trunoyudo menjelaskan, selain sanksi pemecatan, Eko juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagai bentuk pelanggaran terhadap kode etik kepolisian.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.
Ia menambahkan, dalam aspek etik, majelis komisi menjatuhkan putusan bahwa terduga pelanggar berinisial EHS terbukti melakukan perbuatan tercela.
“Terhadap terduga pelanggar EHS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Dalam persidangan tersebut, Eko dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan Kode Etik Profesi Polri, yang mencakup aspek etika kelembagaan dan etika kepribadian.
Sidang KKEP dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi sekaligus anggota. Sementara posisi wakil ketua dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan.
Adapun tiga anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dengan keputusan tersebut, Irjen Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi PTDH berdasarkan hasil sidang etik Polri.***
