Maluku

‎​Sabotase Data di Tanimbar: Petugas “Mata Keranjang” Lihat Casing, Rakyat Miskin Mati Pelan-Pelan

‎​Saumlaki, BATAVIANEWS.co.id -Di Kepulauan Tanimbar, kemiskinan rupanya bukan lagi sekadar persoalan nasib atau garis tangan, melainkan akibat dari jempol petugas pendata yang bekerja di atas asumsi, bukan fakta. Sebuah skandal administratif yang sistematis kini tengah mencekik leher warga: Desil 5 Rasa Mampu.
‎
‎​Ironi paling telak menimpa salah seorang warga Desa Tutukembong. Sudah sekian lama ia tercatat dalam sistem sebagai keluarga kategori Desil 5. Padahal, untuk sekadar menyambung hidup esok hari saja, ia harus berutang ke warung tetangga.
‎
‎Warga dipaksa menyandang status “mampu” di atas kertas hanya karena petugas lapangan malas bertanya, abai pada kenyataan, dan bekerja asal-asalan.
‎
‎​Indikator Ngawur: Dari Mana Standar “Keluarga Mampu” Diciptakan?
‎
‎​Pertanyaan besar yang kini menggeliat di tengah masyarakat Tanimbar: Dari dasar mana dan menggunakan indikator apa sehingga warga miskin seperti di Desa Tutukembong digolongkan sebagai keluarga mampu?
‎
‎​Petugas pendata di lapangan tampaknya bekerja menyerupai juri kontes kecantikan, bukan verifikator data kemiskinan. Mereka datang, melihat dinding semen setengah jadi atau motor butut yang terparkir di halaman, lalu sejurus kemudian mencentang kolom “Mampu”. Mereka buta bahwa motor itu adalah beban cicilan kredit macet yang mencekik leher.
‎
‎Mereka tuli bahwa rumah berdinding tembok itu adalah warisan tua reyot yang dihuni tiga kepala keluarga secara berdesakan demi berebut sesuap nasi. Mereka tak mau tahu bahwa lampu listrik 900 watt menyala di rumah yang dapurnya sering kali tidak berasap.
‎
‎​Ini bukan pendataan; ini adalah penghakiman visual. Petugas lapangan telah melakukan sabotase terhadap hak hidup warga dengan memindahkan paksa mereka yang seharusnya berada di Desil 1 atau 2, melambung jauh ke Desil 5.
‎
‎Akibatnya, rakyat yang sekarat dipaksa terlihat sehat dan berkecukupan di layar komputer Dinas Sosial.
‎
‎​Siapa “Pihak Terkait” yang Bekerja di Luar Aturan Negara?
‎
‎​Publik kini mendesak evaluasi total terhadap pihak-pihak terkait yang diduga kuat tidak punya mata dan bekerja di luar aturan negara.
‎
‎Bagaimana mungkin instrumen negara yang jelas-jelas diatur dalam kerangka hukum resmi justru dikangkangi oleh ketidakbecusan birokrasi?
‎
‎​Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2024 dan Kepmensos Nomor 79/HUK/2024, kelompok masyarakat dari Desil 1 hingga Desil 5 semestinya menjadi bagian dari kelompok sasaran yang berhak mendapatkan perhatian serta intervensi program kesejahteraan.
‎
‎Namun, di Kepulauan Tanimbar, aturan mulia ini justru dibelokkan. Desil 5 kerap dijadikan “pasal karet” atau kambing hitam oleh oknum petugas di lapangan untuk memangkas dan menolak hak dasar rakyat.
‎
‎​Ketika petugas desa gagal paham fungsi regulasi dan Dinas Sosial membiarkan ketidaktahuan itu menjadi standar pelayanan, maka saat itulah birokrasi resmi bertransformasi menjadi mesin penindas yang bekerja di luar rel konstitusi.
‎
‎​Kejahatan Kemanusiaan Berkedok Angka
‎​Dampaknya tentu saja fatal dan berdarah. Tengok saja apa yang dialami warga miskin saat menghadapi situasi darurat kesehatan. Seorang ibu hamil besar di Tanimbar yang hendak melahirkan terpaksa gigit jari karena pasti ditolak fasilitas kesehatan gratis akibat tercatat sebagai Desil 5, sehingga dipaksa mengurus BPJS Mandiri.
‎
‎​Ini adalah logika birokrasi yang sakit jiwa. Apakah bayi di dalam kandungan bisa diajak kompromi untuk menunda kelahirannya demi menunggu revisi data yang prosesnya berbelit-belit? Perintah menunggu bagi warga miskin yang butuh pertolongan medis darurat adalah vonis mati secara halus yang dilegalkan oleh kelalaian administrasi.
‎
‎​Peringatan Keras: Turun ke Lumpur atau Turun Jabatan!
‎
‎​Dinas Sosial Kepulauan Tanimbar tidak boleh cuci tangan dan bersembunyi di balik meja kerja. Membiarkan petugas lapangan bekerja tanpa pemahaman mendalam tentang instrumen kemiskinan adalah bentuk pembiaran terstruktur terhadap penderitaan rakyat.
‎
‎​Jika Dinas Sosial dan tim pendatanya tidak segera keluar dari ruangan ber-AC, turun langsung ke lumpur desa-desa di Tanimbar, dan merombak total data busuk ini, maka mereka bukan sedang mengelola kesejahteraan sosial.
‎
‎Mereka sedang menyusun daftar tunggu kematian bagi rakyatnya sendiri.
‎​Data boleh salah, tapi membiarkan kesalahan data membunuh rakyat secara perlahan adalah sebuah kejahatan kemanusiaan yang nyata!
‎
‎​Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Sosial Kepulauan Tanimbar belum berhasil dihubungi untuk dimintai keterangan dan klarifikasi resmi terkait sengkarut pendataan di Desa Tutukembong dan wilayah lainnya.
‎
‎Kendati demikian, redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan, tanggapan, maupun hak jawab guna memastikan pemberitaan tetap berimbang dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Related posts

Kepala Puskesmas Larat Bantah Ada Vonis Kusta, Tegaskan Diagnosis Harus Melalui Pemeriksaan Medis

egi murad

Save Hutan Yamdena Layangkan Peringatan Keras kepada PT KJB: Sasi Adat Dilanggar, Ancaman Pengusiran Paksa Mengemuka

redaksi

Tiga Advokat Dampingi Nikolas Besitimur, Soroti Proses Hukum atas Frasa “Cinai”

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»