JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menyusul terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan, proses pengisian jabatan wakil presiden akan diawali dengan rapat MPR untuk menetapkan atau menyatakan adanya kekosongan jabatan tersebut.
Selanjutnya, MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo yang berisi pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan wakil presiden sekaligus permintaan agar Presiden mengusulkan dua nama calon pengganti.
Menurut Yusril, setelah surat tersebut diterima Presiden, waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden dibatasi paling lama 14 hari.
“Setelah surat diterima, itu diperlukan waktu 14 hari untuk Presiden menyerahkan calon wakil presiden kepada MPR,” ujar Yusril.
Dia menambahkan, sebelum surat pemberitahuan disampaikan kepada Presiden, MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan menyiapkan dokumen resmi.
Dengan demikian, penghitungan masa 14 hari tidak dimulai sejak munculnya kekosongan jabatan, melainkan setelah Presiden menerima surat pemberitahuan dari MPR.
Yusril menegaskan, batas waktu tersebut merupakan tenggat maksimal. Artinya, Presiden dapat menyampaikan dua nama calon wakil presiden lebih cepat tanpa harus menunggu hingga hari terakhir.
Terkait siapa sosok yang akan diusulkan, Yusril menyebut keputusan sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Presiden juga memiliki ruang untuk melakukan konsultasi dengan partai-partai politik yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” katanya.
Yusril turut menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pengusulan calon wakil presiden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Dalam aturan tersebut, calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden.
Pemerintah berharap seluruh rangkaian proses konstitusional tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan dan diselesaikan sebelum penghujung tahun ini.
“Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini,” pungkas Yusril.***
