Politik

Puan Maharani Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan pihaknya telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut dikabarkan telah mendapat dukungan lebih dari 25 anggota DPR.

Puan mengatakan, laporan mengenai usulan HMP itu sudah diterima DPR. Selanjutnya, pimpinan DPR akan menindaklanjutinya dalam masa persidangan yang sedang berlangsung.

“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut,” ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Menurut Puan, DPR akan membahas langkah lanjutan, termasuk pihak yang berwenang serta mekanisme yang harus ditempuh dalam penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

“Kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” katanya.

Meski demikian, Puan mengingatkan bahwa setiap proses politik dan ketatanegaraan harus berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia menegaskan, konstitusi menjadi landasan utama dalam menindaklanjuti usulan tersebut.

“Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR mulai menggalang dukungan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah pendidikan menengah Gibran Rakabuming Raka.

Inisiatif tersebut disebut berkaitan dengan persoalan hukum yang turut menyinggung putusan Mahkamah Agung (MA) serta pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan dirinya menjadi salah satu anggota yang ikut mengusulkan penggunaan hak tersebut.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Mardani memperlihatkan daftar anggota DPR yang telah memberikan dukungan. Namanya tercantum pada urutan pertama dalam daftar tersebut.

“(Saat ini) sudah lebih dari 25 anggota (yang ikut menandatangani pengusul HMP),” kata Mardani saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).

Usulan tersebut selanjutnya akan memasuki proses pembahasan sesuai ketentuan dan tata tertib DPR. Hingga kini, tindak lanjutnya masih menunggu mekanisme kelembagaan di parlemen.***

Related posts

RUU Perampasan Aset Disorot, Komisi III DPR Perkuat Pengawasan Cegah Abuse of Power

egi murad

Jokowi Bilang PSI Ditakuti, Grace Natalie Malah Bilang Begini

egi murad

Golkar Tegaskan Tak Kenal Oposisi, Ahmad Doli: Sejak Awal Kami Konsisten Dukung Pembangunan

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»