NasionalPolitik

Komisi III DPR Panggil Kapolri 12 November, Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Jadi Agenda Utama

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut secara khusus akan membahas perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan rapat tersebut bertujuan mendalami kasus penyadapan, termasuk mengungkap pihak yang diduga menjadi dalang serta motif di balik tindakan tersebut.

“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).

Ia menjelaskan, rapat baru dapat dilaksanakan setelah masa sidang DPR kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026).

Habiburokhman memastikan rapat akan dipimpin langsung olehnya selaku Ketua Komisi III, bersama para wakil ketua, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD Nazarudin Dek Gam.

Komisi III DPR menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum perkara tersebut hingga seluruh fakta terungkap. DPR juga meminta agar siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum.

“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

Empat Jenderal Disebut Terseret Kasus

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.

Dalam perkembangan penyidikan, Polri menyampaikan telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengumumkan tiga inisial tersangka, yakni LSP, ASN, dan EH.

Nama lain yang disebut dalam perkembangan perkara tersebut adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta serta Irjen Eko Hadi Santoso.

Penyidik menduga terdapat tindakan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan pelanggaran terhadap privasi dan keamanan komunikasi kepala negara.

Melalui rapat kerja mendatang, Komisi III DPR diharapkan dapat meminta penjelasan menyeluruh dari Kapolri mengenai konstruksi perkara, perkembangan penyidikan, serta langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.***

Related posts

Prabowo: Relief Ramayana di Candi Prambanan Jadi Simbol Kedekatan Indonesia dan India

egi murad

33 Penerbangan di Bandara Soetta Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

egi murad

Istana Tegaskan Kasus Hukum Febrie Adriansyah Tak Berkaitan dengan Presiden Prabowo

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»