JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kali ini, penyidik mendalami dugaan praktik pembagian proyek melalui mekanisme penunjukan langsung (PL).
Pendalaman tersebut dilakukan dengan memeriksa Nera Susanto (NER), adik mantan Kepala BNPB Suharyanto. Selain Nera, KPK juga memeriksa Richard Erlangga (RIC), yang saat itu merupakan tenaga ahli Kepala BNPB, serta Dicky Mahendra selaku Komisaris Utama PT TLS.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap para saksi difokuskan pada mekanisme pembagian proyek pengadaan yang menggunakan anggaran DSP kebencanaan.
“Penyidik mendalami pengetahuan kedua saksi terkait bagaimana modus pembagian proyek melalui mekanisme penunjukan langsung (PL) dilakukan, yang anggarannya bersumber dari dana siap pakai (DSP),” ujar Budi kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).
Pemeriksaan pada Kamis (5/11/2026) tersebut menjadi kali kedua bagi Nera. Sebelumnya, penyidik telah meminta keterangannya terkait sejumlah proyek BNPB yang dikerjakan melalui mekanisme penunjukan langsung.
Dalam perkara ini, KPK juga telah menetapkan Bima Setiawan, adik Suharyanto lainnya, sebagai tersangka pada kluster pertama. Bima diduga memiliki konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa periode 2024–2026.
Penyidik menduga sejumlah perusahaan yang menjadi vendor pengadaan melalui penunjukan langsung memiliki keterkaitan dengan Bima. Salah satunya PT Alfa Pranata Yudha yang diketahui memiliki komisaris bernama Sri Endang, istri Bima.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, sebelumnya mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan aliran dana hasil pengadaan yang bersumber dari DSP BNPB.
Menurut KPK, dana yang mengalir ke perusahaan terafiliasi dengan Bima diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.
Atas dugaan perbuatannya, Bima dijerat dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Empat Orang Jadi Tersangka di Kluster Kedua
Selain kluster pertama, KPK juga mengusut kluster kedua yang berkaitan dengan dugaan pemberian suap oleh pihak swasta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan menggunakan dana siap pakai kebencanaan.
Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni:
1. Richard Erlangga (RIC), tenaga ahli Kepala BNPB saat itu.
2. Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
3. Syifa Nrika Ghifarin (SNG), pihak swasta.
4. Gery Prasetiawan (GER), pihak swasta.
Penyidikan terus dilakukan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengadaan yang menggunakan dana kebencanaan tersebut, termasuk alur pembagian proyek, keterlibatan pihak-pihak terkait, serta aliran dana yang diduga dinikmati secara tidak semestinya.
KPK masih mendalami peran masing-masing pihak dalam perkara ini.***
