Nasional

Pakar Dorong Pembentukan Lembaga Independen Pengawas Penyadapan

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional dinilai perlu menjadi momentum untuk membenahi tata kelola penyadapan di Indonesia.

Peneliti Senior Arus Survei Indonesia sekaligus pengamat komunikasi digital, Dr Rulli Nasrullah, M.Si., mendorong pemerintah mempertimbangkan pembentukan lembaga independen yang bertugas mengawasi aktivitas penyadapan oleh institusi negara.

Menurut Rulli, kewenangan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional harus disertai pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan dan melanggar hak privasi masyarakat.

Ia menilai pengawasan internal oleh institusi yang memiliki kewenangan menyadap belum cukup. Diperlukan lembaga eksternal yang independen, memiliki kewenangan pemeriksaan, serta mampu memastikan setiap tindakan penyadapan sesuai aturan hukum.

Rulli mengusulkan lima fungsi utama lembaga tersebut, yakni mengawasi legalitas penyadapan, mengaudit perangkat dan sistem pengawasan, memeriksa dugaan penyalahgunaan kewenangan, memastikan transparansi, serta menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya landasan hukum yang kuat agar independensi lembaga terjamin. Keanggotaannya perlu melibatkan ahli hukum, teknologi informasi, keamanan siber, perlindungan data pribadi, HAM, dan akademisi.

Menurutnya, Indonesia dapat mempelajari mekanisme pengawasan di negara lain, seperti Inggris melalui Investigatory Powers Commissioner’s Office (IPCO) dan Amerika Serikat melalui Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC).

Rulli menegaskan, pembentukan lembaga pengawas bukan untuk membatasi kerja aparat penegak hukum maupun intelijen, melainkan memastikan kewenangan penyadapan dijalankan secara bertanggung jawab.

Ia berharap kasus dugaan penyadapan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah dan DPR memperkuat regulasi pengawasan intersepsi komunikasi.

Dengan pengawasan yang independen dan akuntabel, kepentingan keamanan negara diharapkan tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak privasi serta prinsip negara hukum.***

Related posts

Dewan Pers Umumkan Empat Penerima Anugerah 2026, Najwa Shihab hingga Mahfud MD Raih Penghargaan

egi murad

Baleg DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Masuk Prolegnas Prioritas 2026

egi murad

Raffi Ahmad Minta Maaf soal Deklarasi Sumpah Pemuda, Akui Perlu Lebih Berhati-hati

egi murad
Bahasa lain»