Hukum

Boyamin MAKI Curigai Rencana Dinas Nusron Wahid ke Jepang untuk Antisipasi Panggilan KPK

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menduga rencana perjalanan dinas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, ke Jepang berpotensi menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Boyamin mengaku memperoleh informasi mengenai rencana keberangkatan tersebut setelah mengetahui adanya pengajuan anggaran perjalanan dinas Nusron ke Jepang pada pekan lalu.

Dalam keterangannya melalui sebuah video yang dilihat Senin (2/11/2026), Boyamin menduga perjalanan ke luar negeri itu telah disiapkan sebagai antisipasi apabila KPK kembali memanggil Nusron untuk dimintai keterangan.

Menurutnya, alasan perjalanan dinas ke luar negeri berpotensi kembali digunakan untuk tidak memenuhi panggilan penyidik.

Boyamin juga mengungkit ketidakhadiran Nusron dalam pemeriksaan sebelumnya. Saat itu, Nusron disebut beralasan sedang menjalankan tugas dinas ke Johor Bahru, Malaysia. Namun, Boyamin menyebut perjalanan tersebut dilakukan melalui Singapura.

Ia menduga pola serupa bisa kembali terjadi apabila KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron dalam waktu dekat.

Boyamin Soroti Sikap KPK

Selain menyoroti rencana perjalanan dinas tersebut, Boyamin juga mempertanyakan langkah KPK dalam menyikapi ketidakhadiran Nusron pada dua agenda pemeriksaan sebelumnya.

Ia menilai KPK perlu mengambil langkah tegas agar proses penyidikan tidak berlarut-larut. Boyamin bahkan menyayangkan belum adanya tindakan pemanggilan paksa terhadap Nusron.

Menurut Boyamin, lambannya proses pemeriksaan berpotensi memengaruhi penanganan perkara, terlebih masa penahanan tersangka lain yang berkaitan dengan kasus tersebut terus berjalan.

Dua Kali Tidak Hadiri Panggilan KPK

Berdasarkan informasi dalam perkara tersebut, Nusron tercatat dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Pemanggilan pertama dijadwalkan pada 7 Oktober 2026, kemudian dijadwalkan ulang pada 15 Oktober 2026.

Keterangan Nusron diperlukan penyidik dalam pengusutan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta dugaan praktik jual beli jabatan dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.

Keempat orang tersebut yakni Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq (FEZ), mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto alias Gus Arif (ARF), Muhammad Fakhry (MF), dan Erwin (ERW).

Boyamin berharap KPK segera mengambil langkah sesuai ketentuan hukum agar proses penyidikan berjalan efektif dan seluruh pihak yang dibutuhkan keterangannya dapat diperiksa.***

Related posts

KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP soal PKPU Pencalonan Pilpres 2024, DPR Minta Dugaan Pelanggaran Diusut

egi murad

Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo, Status Tersangka Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi Tetap Sah

egi murad

Roy Suryo dan Dokter Tifa Kompak Minta Jokowi Hadir di Persidangan Kasus Ijazah

egi murad
Bahasa lain»