Nasional

SPPG Tak Lagi Diguyur Rp6 Juta Sehari! BGN Siapkan Aturan Baru, DPR Soroti Keamanan MBG

JAKARTA, BATAVIA NEWS – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat dukungan dari Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi.

Nurhadi menilai pemberian insentif dengan nominal yang sama kepada seluruh SPPG perlu dievaluasi. Menurutnya, setiap dapur memiliki beban pelayanan berbeda, mulai dari jumlah porsi, jumlah penerima manfaat, kondisi geografis hingga biaya operasional.

Ia menilai perubahan skema tersebut tidak menjadi persoalan selama besaran insentif tetap mampu menopang operasional SPPG dan menjaga kualitas pelayanan.

“Menurut saya, rencana mengevaluasi skema insentif SPPG merupakan langkah yang perlu kita dukung. Tidak tepat kalau seluruh SPPG diberi insentif dengan nominal yang sama, sementara jumlah porsi, cakupan penerima manfaat, kondisi geografis, dan beban operasional masing-masing dapur berbeda,” ujar Nurhadi, Jumat (4/9/2026).

Nurhadi menyebut terdapat SPPG yang mampu memproduksi sekitar 2.000 hingga 3.000 porsi per hari, tetapi menerima insentif dengan nilai sama, yakni Rp6 juta.

Namun, ia mengingatkan agar perubahan skema tidak semata-mata menjadikan jumlah porsi sebagai dasar perhitungan.

Menurutnya, kinerja SPPG harus turut menjadi pertimbangan. Indikator tersebut antara lain keamanan pangan, pemenuhan standar gizi, ketepatan distribusi, mutu bahan makanan, kebersihan dan sanitasi dapur, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta rekam jejak pelayanan.

Hal itu dinilai penting mengingat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi persoalan keamanan pangan, termasuk kasus keracunan yang menjadi perhatian publik.

“Jangan sampai semakin banyak porsi yang diproduksi justru semakin besar insentifnya, tetapi aspek keamanan pangan dan kualitasnya tidak menjadi faktor utama,” katanya.

Nurhadi juga menyoroti prinsip no service, no pay yang sebelumnya telah ditegaskan BGN. Menurutnya, insentif semestinya dapat dihentikan apabila SPPG tidak memenuhi standar operasional atau tidak siap memberikan pelayanan.

Ia berharap aturan baru mengenai insentif SPPG nantinya disusun secara transparan dengan formula perhitungan yang mudah dipahami. Dengan demikian, pengelola SPPG mengetahui secara jelas dasar penentuan nominal yang mereka terima.

“Soal nominal, saya kira Komisi IX tidak pada posisi untuk menetapkan angka tunggal sebelum BGN membuka formula dan kajian biayanya,” jelasnya.

Ia menilai besaran insentif idealnya memperhitungkan beban riil yang ditanggung setiap SPPG. Faktor tersebut mencakup jumlah porsi, frekuensi pelayanan, kondisi wilayah, jarak distribusi hingga kompleksitas pelayanan.

“Insentif harus cukup untuk mendukung operasional dan menjaga kualitas layanan, tetapi tidak boleh menjadi keuntungan yang tidak proporsional bagi pengelola SPPG,” tegas Nurhadi.

BGN Siapkan Aturan Baru

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono memastikan pihaknya sedang menyiapkan Peraturan Kepala Badan (Perbadan) yang mengatur perubahan skema insentif harian SPPG.

Dalam aturan baru tersebut, insentif tidak lagi diberikan dengan nominal seragam Rp6 juta kepada setiap SPPG.

Sudaryono mengatakan aturan tersebut telah diajukan dan tinggal menunggu penerbitan. Ia berharap regulasi baru itu dapat segera berlaku.

“Insentifnya berdasarkan peraturan Kepala Badan yang baru saja saya terbitkan itu,” kata Sudaryono seusai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut Sudaryono, skema sebelumnya dibuat ketika pimpinan BGN terdahulu masih menjabat. Saat itu, SPPG dengan kapasitas produksi berbeda tetap memperoleh insentif yang sama sebesar Rp6 juta per hari.

Ia menilai kondisi tersebut kurang adil karena terdapat dapur yang memproduksi 2.000 porsi, sementara SPPG lainnya mampu menghasilkan 2.500 bahkan 3.000 porsi.”Artinya, kalau 2.000, itu 3.000

porsi baru Rp6 juta. Tapi kalau kamu bikin 2.000 porsi dibayar Rp6 juta, berarti kan kandungannya nggak Rp15 ribu satu porsinya,” ujar Sudaryono.

Dengan skema baru, BGN akan mengatur pemberian insentif dengan mempertimbangkan jumlah produksi MBG masing-masing SPPG.

Meski demikian, pandangan DPR menekankan bahwa perubahan tersebut idealnya tidak berhenti pada perhitungan kuantitas. Kualitas makanan, keamanan pangan dan kepatuhan terhadap standar pelayanan juga harus menjadi bagian penting dalam menentukan insentif.***

Related posts

Kemenag Resmi Luncurkan Hari Santri 2026, Angkat Tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”

egi murad

Danantara Abaikan Audiensi, FSP ASPEK Indonesia Lanjutkan Aksi Dua Hari

egi murad

Menko Polkam Pastikan Indonesia Tetap Aman, Masyarakat Diminta Tak Percaya Hoaks di Media Sosial

egi murad
Bahasa lain»