Jabodetabek

50 Tahun Tak Kunjung Beres, Pramono Pilih Cara Humanis Tata Pedagang Kramat Jati

JAKARTA, BATAVIA NEWS – Penataan pedagang di kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, ternyata bukan persoalan baru. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut masalah tersebut telah berlangsung lebih dari setengah abad, tepatnya sejak awal 1970-an.

Menurut Pramono, salah satu faktor yang membuat penataan sulit diselesaikan adalah pola penanganan pada masa lalu yang lebih banyak mengandalkan penggusuran dan pemindahan pedagang.

Hal itu disampaikan Pramono saat meninjau Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (1/9/2026).

“Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun 70-an,” ujar Pramono.

Kali ini, Pemprov DKI Jakarta mencoba pendekatan berbeda. Pramono meminta penataan pedagang dilakukan secara lebih humanis dengan memastikan adanya tempat yang layak sebelum pedagang dipindahkan.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya meminta pedagang meninggalkan lokasi lama. Mereka juga harus diberikan ruang untuk tetap berjualan dan mempertahankan mata pencaharian.

“Kalau selama ini pendekatannya adalah melakukan penggusuran, memindahkan dengan digusur. Saya meminta alternatif yang lebih humanis. Untuk itu harus ada tempat yang layak untuk mereka bisa berjualan,” katanya.

Ratusan Pedagang Disiapkan Lokasi

Dalam penataan terbaru, Pemprov DKI menyiapkan tempat bagi sekitar 614 pedagang yang selama ini beraktivitas di kawasan tersebut.

Rinciannya, sebanyak 331 pedagang diarahkan ke Pasar Kramat Jati Sektor 7. Kemudian 193 pedagang ikan ditempatkan di Lokbin Kramat Jati, sementara 45 pedagang kue mendapat lokasi di Lokbin Cililitan.

Sebanyak 45 pedagang lainnya akan ditempatkan di pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya menuntaskan persoalan. Masih terdapat pedagang yang belum tertampung karena keterbatasan tempat.

Pemprov DKI pun tengah menyiapkan opsi lokasi tambahan yang masih berada di sekitar kawasan Kramat Jati.

Pramono berharap alternatif tersebut segera terealisasi sehingga seluruh pedagang yang terdampak penataan dapat memperoleh tempat berjualan.

“Kalau itu bisa dilakukan, maka persoalan kekurangan lokasi bagi para pedagang itu segera terselesaikan,” ujarnya.

Retribusi Digratiskan Enam Bulan

Tak hanya menyediakan tempat, Pemprov DKI juga memberikan keringanan bagi pedagang yang menempati Lokbin Kramat Jati.

Pada enam bulan pertama setelah pemindahan, pedagang dibebaskan dari retribusi. Kebijakan tersebut diberikan karena pemerintah memahami masa transisi bukan perkara mudah bagi para pedagang.

Setelah masa pembebasan berakhir, retribusi ditetapkan sebesar Rp180.000 per bulan, atau sekitar Rp6.000 per hari.

Pramono menilai kebijakan tersebut diperlukan agar pedagang memiliki waktu untuk beradaptasi dengan lokasi baru sebelum mulai dikenakan kewajiban retribusi.

“Kami tahu pasti di awal-awal pemindahan ini bagi para pedagang pasti berat,” kata Pramono.

Pemprov DKI berharap penataan kawasan Kramat Jati tidak hanya memberikan tempat usaha yang lebih tertib bagi pedagang, tetapi juga mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik.

Pasalnya, selama bertahun-tahun sejumlah ruas jalan dan ruang publik di kawasan tersebut turut digunakan sebagai lokasi berjualan.

Dengan pendekatan yang lebih humanis, Pemprov DKI ingin penataan tidak lagi identik dengan penggusuran, melainkan menjadi upaya menata kawasan tanpa memutus mata pencaharian masyarakat.***

Related posts

Pramono Soroti Peran Penting Lurah, Ingin Benahi Masalah Ibu Kota dari Bawah

egi murad

41 Bangunan Liar di Sekitar Pasar Parung Disegel Satpol PP Kabupaten Bogor

egi murad

Semarak HUT ke-81 RI, Pegawai KAI Commuter Adu Kekompakan Tarik KRL di Depo Depok

egi murad
Bahasa lain»