Jakarta, Batavia News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan perubahan pengelolaan layanan transportasi menuju dan dari Kepulauan Seribu. Mulai tahun depan, pengelolaan transportasi tersebut direncanakan tidak lagi berada di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, melainkan dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni TransJakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian layanan transportasi bagi masyarakat Kepulauan Seribu maupun warga dari wilayah Jakarta lainnya yang hendak bepergian ke kepulauan tersebut.
Menurut Pramono, masyarakat di seluruh wilayah Jakarta harus memperoleh akses transportasi umum yang mudah dan efisien, termasuk warga yang tinggal di Kepulauan Seribu.
“Mulai tahun depan nanti, dari seluruh kota kabupaten yang ada di Jakarta mau ke Pulau Seribu itu transportasinya harus lebih mudah, lebih efisien, dan Pulau Seribu merasa memiliki dan menjadi bagian itu,” ujar Pramono saat meluncurkan layanan Call Center 1500813 Dishub DKI Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (9/8/2026).
Pramono menjelaskan, pengalihan pengelolaan tersebut akan memberikan kepastian terhadap layanan transportasi bagi masyarakat. Ia menyebut TransJakarta akan menjadi BUMD yang dipercaya untuk menangani pengelolaan transportasi tersebut.
“Maka untuk itu, pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini adalah TransJakarta,” katanya.
Ia berharap perubahan pengelolaan dapat membuat mobilitas warga Kepulauan Seribu menjadi lebih mudah, baik untuk bepergian antarwilayah kepulauan maupun menuju daratan utama Jakarta.
Pramono menegaskan, warga Kepulauan Seribu nantinya juga diharapkan memiliki akses yang lebih baik ketika hendak menuju Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur maupun Jakarta Pusat.
“Yang lain-lain tetap diatur, diperlakukan sama seperti yang dulu, sehingga bagi warga di Pulau Seribu mau ke Jakarta, ke Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, Pusat akan lebih mudah,” tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta juga ingin memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika hendak kembali ke Kepulauan Seribu setelah melakukan aktivitas di daratan Jakarta.“Ketika mereka kembali ada kepastian transportasi yang telah diatur oleh Badan Usaha Milik Daerah yaitu TransJakarta,” pungkas Pramono.***
