Denpasar, Batavia News – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali menegaskan bahwa polemik twibbon Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMK PGRI 5 Denpasar yang viral di media sosial menjadi tanggung jawab manajemen sekolah, terutama kepala satuan pendidikan.
Kepala Disdikpora Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, menyatakan kualitas pengelolaan sekolah tercermin dari kepemimpinan kepala sekolah. Karena itu, evaluasi terhadap kasus tersebut harus dimulai dari aspek manajemen dan pembinaan di lingkungan sekolah.
Menurut Wesnawa, setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda, namun pembinaan karakter peserta didik tetap harus menjadi prioritas utama, baik di sekolah negeri maupun swasta. Ia menilai sekolah perlu mengoptimalkan pengawasan serta edukasi kepada siswa agar memahami etika dan norma yang berlaku.
Disdikpora Bali juga menilai berbagai persoalan di lingkungan pendidikan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan. Data yang dimiliki pemerintah daerah digunakan untuk memetakan kondisi satuan pendidikan, termasuk dalam merancang langkah-langkah peningkatan mutu pendidikan.
Wesnawa menyayangkan munculnya twibbon MPLS yang menuai kontroversi. Menurutnya, pendidikan karakter harus berjalan seiring dengan upaya mencetak sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045 dan pembangunan SDM Bali yang berkualitas.
Selain peran kepala sekolah, Disdikpora menegaskan yayasan penyelenggara pendidikan juga memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap sekolah di bawah naungannya. Pengawasan tersebut berlaku tanpa membedakan status sekolah negeri maupun swasta.
Sebelumnya, twibbon MPLS SMK PGRI 5 Denpasar menjadi sorotan publik setelah menampilkan foto sejumlah siswi yang dinilai tidak sesuai dengan etika berpakaian. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak sekolah melakukan investigasi internal dan memberikan pembinaan kepada para siswi yang bersangkutan, termasuk meminta mereka mengganti foto yang digunakan dalam twibbon tersebut.***
