PENANG, Batavia News – Puncak peringatan Hari Wartawan Nasional (Hawana) Malaysia 2026 yang berlangsung pada 19–21 Juni di Penang menjadi momentum penting bagi penguatan sinergi insan pers di kawasan Asia Tenggara.
Semangat kolaborasi tersebut terlihat dalam jamuan makan malam resmi yang digelar oleh Yang Di-Pertua Negeri Pulau Pinang, TYT Tun Ramli Ngah Talib. Acara tersebut dihadiri sekitar seribu praktisi media dari berbagai negara ASEAN, termasuk delegasi dari Indonesia.
Suasana keakraban yang terjalin dalam kegiatan tersebut dimanfaatkan para peserta untuk memperluas jaringan profesional sekaligus bertukar pandangan mengenai tantangan dunia jurnalistik di era digital.
Sejumlah pemimpin redaksi, jurnalis senior, hingga perwakilan organisasi pers dari berbagai negara ASEAN menyoroti pentingnya mempertahankan kualitas jurnalisme berbasis fakta di tengah derasnya arus informasi yang beredar melalui media sosial.
Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, dalam sambutannya mengajak komunitas media di kawasan ASEAN untuk mempererat kerja sama lintas negara dalam menghadapi penyebaran informasi palsu yang semakin marak.
Menurutnya, media profesional memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik melalui pemberitaan yang akurat, berintegritas, dan berlandaskan prinsip-prinsip jurnalistik.
Sementara itu, Ketua Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia (ISWAMI) Indonesia, Asro Kamal Rokan, memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Hawana yang dinilainya menjadi simbol komitmen Malaysia dalam mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab.
Asro mengungkapkan bahwa lahirnya Hawana tidak terlepas dari inspirasi peringatan Hari Pers Nasional di Indonesia. Ia juga menyebut sejumlah tokoh pers Indonesia turut memberikan masukan dalam proses pembentukan perayaan tersebut hingga pertama kali digelar pada 2018.
Puncak rangkaian Hawana 2026 dijadwalkan dihadiri langsung Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada Sabtu (20/6). Kehadiran kepala pemerintahan Malaysia itu dinilai sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap perkembangan pers yang independen, profesional, dan bertanggung jawab.***Egi
