Jakarta, Batavia News – Anggota Tim Reformasi Polri sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan pandangan kritis terkait kondisi hukum dan demokrasi di Indonesia saat ini. Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi dalam penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah besar yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Dalam perbincangan di podcast milik Refly Harun yang tayang Sabtu (6/6/2026), Mahfud mengaku tingkat optimisme terhadap perkembangan hukum dan demokrasi nasional belum mencapai angka enam dalam skala sepuluh.
Ia menilai masih banyak indikator yang menunjukkan kualitas penegakan hukum dan proses demokratisasi belum bergerak ke arah yang diharapkan. Bahkan, menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang nilainya hanya berada di kisaran lima.
“Kalau saya melihatnya belum sampai enam, bahkan ada beberapa yang mungkin sudah lima,” ujar Mahfud dalam podcast tersebut.
Meski demikian, Mahfud memberikan penilaian yang relatif lebih positif terhadap sektor ekonomi. Ia melihat sejumlah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan layak mendapat apresiasi.
Namun, penilaian berbeda diberikan pada sektor hukum dan demokrasi. Menurut Mahfud, kedua bidang tersebut justru mengalami tantangan yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa kualitas penegakan hukum, perlindungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, serta kepastian hukum bagi masyarakat masih perlu diperkuat.
“Kalau kebijakan ekonomi mungkin di atas enam. Tetapi kalau penegakan hukum, demokratisasi dan sebagainya itu masih di bawah enam menurut saya,” katanya.
Pernyataan Mahfud tersebut menambah panjang daftar kritik dari berbagai kalangan yang menyoroti kondisi penegakan hukum dan kualitas demokrasi di Indonesia. Meski pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global, tuntutan terhadap reformasi hukum dan penguatan demokrasi masih menjadi perhatian publik yang belum sepenuhnya terjawab.***eg
