JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kerja sama untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembangunan Sekolah Rakyat dan transformasi pendataan bantuan sosial melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).
Salah satu agenda utama pertemuan adalah rencana penyediaan lahan sekitar 8 hektare di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul mengatakan, pihak UI telah menyatakan kesediaannya menyediakan lahan yang berada di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menindaklanjuti kesiapan administrasi serta penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak universitas.
Menurutnya, lahan tersebut merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI yang memiliki luas lebih dari 100 hektare.
Kemensos bersama Pemprov DKI juga akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi sebelum proses kerja sama dilanjutkan.
Selain pembangunan Sekolah Rakyat baru, pertemuan tersebut membahas rencana perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan. Perluasan dilakukan untuk menunjang kebutuhan fasilitas pendidikan, termasuk melalui penataan dan relokasi fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta.
Di sektor perlindungan sosial, kedua pihak sepakat memperkuat pemutakhiran data dan registrasi ulang penerima bantuan sosial melalui program Perlinsos Digital.
Pelaksanaannya direncanakan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, serta unsur pilar sosial yang akan diberdayakan sebagai relawan Agen Perlinsos. Mereka bertugas membantu masyarakat melakukan pembaruan data dan registrasi ulang bansos secara digital.
Pertemuan tersebut juga membahas rencana uji coba penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan.
Program ini diarahkan untuk memperluas pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama dalam memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, terjangkau, dan setara, termasuk layanan transportasi dan kesehatan.
Sejumlah pejabat Kemensos turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Sekretaris Jenderal M Hasan Chabibie, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto, serta Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan.***
