Nasional

LBH Pers Indonesia Adukan Dugaan Intimidasi Wartawan ke Dewan PersJ

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Indonesia bersama Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum mendatangi Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan pengaduan sekaligus meminta perlindungan terhadap sejumlah wartawan yang mengaku mengalami intimidasi saat menjalankan tugas jurnalistik.

Audiensi tersebut dipimpin Direktur Eksekutif LBH Pers Indonesia sekaligus kuasa hukum Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum, Advokat Lemens Kodongan, S.H., M.H. Rombongan turut didampingi perwakilan manajemen Majalah CEO, Soedarto Rimbun, serta tujuh orang perwakilan tim kuasa hukum dan insan pers.

Dalam pertemuan itu, rombongan diterima Anggota Dewan Pers yang juga Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Abdul Manan.

Persoalan ini bermula dari upaya sejumlah wartawan meminta klarifikasi kepada Danny Septriadi Djayaprawira di Gedung DDTC Tower, Jakarta Utara, pada 25 Mei 2026. Konfirmasi tersebut berkaitan dengan dugaan penerbitan paspor ganda bagi seorang anak di bawah umur berinisial GI.

Paspor lama anak tersebut disebut masih berlaku hingga 2027, sementara diduga telah diterbitkan paspor baru untuk keperluan perjalanan ke luar negeri tanpa persetujuan ibu kandung yang disebut sebagai pemegang hak asuh sah.

Namun, upaya konfirmasi itu tidak berjalan mulus. Seseorang bernama Darussalam yang mengaku sebagai rekan kerja Danny menyebut persoalan tersebut merupakan urusan pribadi, bukan urusan kantor. Ia juga mempertanyakan legalitas peliputan dengan meminta surat tugas dan perintah liputan.

Pada 7 Juni 2026, wartawan kembali mendatangi kantor tersebut untuk meminta penjelasan. Akan tetapi, pihak keamanan kembali menghalangi upaya konfirmasi dan meminta wartawan tidak lagi mendatangi kantor, melainkan mengarahkan konfirmasi ke kediaman Danny.

Persoalan kemudian berkembang setelah muncul dugaan intimidasi dan ancaman terhadap sejumlah jurnalis. Pada 14 Agustus 2026, ratusan jurnalis yang tergabung dalam Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum menggelar aksi damai di depan PERADI Tower.

Mereka mendesak Dewan Kehormatan PERADI mengambil tindakan terhadap advokat Iki Dulagin yang dituding melakukan intimidasi dan ancaman terhadap belasan wartawan.

Selain persoalan pemberitaan, dalam aksi tersebut turut disampaikan pengaduan seorang perempuan berinisial OLH terkait dugaan manipulasi data administrasi perceraian, perubahan data kependudukan, hingga pemblokiran sertifikat rumah warisan. OLH berharap persoalan tersebut mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Upaya konfirmasi kepada Iki Dulagin juga disebut telah dilakukan beberapa kali, termasuk ketika yang bersangkutan menghadiri sidang etik di Kantor PERADI Tower, Jakarta. Namun, menurut keterangan tim media, Iki tidak bersedia menemui wartawan untuk memberikan klarifikasi.

Dalam sidang etik pada 26 Agustus 2026, OLH disebut hadir menyerahkan sejumlah dokumen kepada majelis. Ketua Majelis juga dikabarkan meminta Iki mengundurkan diri dari keanggotaan DPN PERADI dan keluar dari ruang sidang. Sementara itu, pihak Humas PERADI Otto, Riri Purbasari Dewi, menyatakan belum memperoleh informasi resmi terkait perkembangan tersebut.

Pertanyakan Objektivitas Pemeriksaan Dewan Pers

Dalam audiensi di Gedung Dewan Pers, Lemens dan tim kuasa hukum mempertanyakan objektivitas penanganan pengaduan terhadap sejumlah media. Mereka meminta penjelasan mengenai proses klarifikasi, keterlibatan pihak redaksi, serta kemungkinan pemeriksaan kembali apabila terdapat bukti baru atau novum.

Tim juga memaparkan bahwa wartawan telah berulang kali melakukan upaya konfirmasi, termasuk melalui surat resmi tertanggal 19 Mei 2026 kepada Kementerian Imigrasi, 26 Mei 2026 ke DDTC Tower, serta kunjungan pada 7 Juni 2026.

Menurut Lemens, pemberitaan yang dipersoalkan bersumber dari konferensi pers resmi mengenai sengketa antara OLH dan Danny Septriadi terkait dugaan kepemilikan paspor ganda.

Ia menilai pihak yang merasa dirugikan semestinya menggunakan mekanisme hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, bukan justru melakukan tekanan terhadap wartawan.

Abdul Manan menjelaskan bahwa kewajiban media melayani hak jawab berlaku apabila pihak pengadu benar-benar menyampaikan hak jawab. Sementara itu, proses konfirmasi harus dapat dibuktikan melalui dokumentasi yang jelas.

Tim kuasa hukum juga menyerahkan sejumlah bukti berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga berisi ancaman dan intimidasi dari pihak yang mengaku sebagai utusan atau staf Danny Septriadi Djayaprawira.

Lemens menyebut sejumlah wartawan merasa tertekan karena adanya dugaan teror, ancaman pelaporan ke Dewan Pers, hingga kekhawatiran terhadap keberlangsungan media tempat mereka bekerja.

Ia juga menyoroti dugaan pelaporan berulang terhadap pemberitaan sejumlah media yang dinilai berpotensi membatasi ruang gerak jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Menanggapi pemaparan tersebut, Abdul Manan menyarankan agar dugaan intimidasi terhadap wartawan dilaporkan secara resmi kepada Bareskrim Polri dengan tembusan kepada Dewan Pers.

Lemens menyampaikan bahwa laporan terkait persoalan tersebut telah disampaikan ke Bareskrim Mabes Polri pada Agustus 2026.

Minta Perlindungan Kemerdekaan Pers

Lemens menegaskan, kedatangan mereka ke Dewan Pers bukan semata-mata untuk memperdebatkan sengketa pemberitaan, melainkan meminta proses pemeriksaan yang adil dan berimbang, termasuk terhadap dugaan intimidasi yang dialami jurnalis.

Senada dengan itu, Soedarto Rimbun menekankan bahwa sengketa pemberitaan pada prinsipnya harus diselesaikan melalui mekanisme pers, seperti hak jawab dan hak koreksi, bukan langsung dibawa ke ranah pidana, sepanjang persoalan tersebut merupakan sengketa karya jurnalistik dan bukan tindak pidana murni.

Ia juga menegaskan bahwa produk jurnalistik Majalah CEO disusun berdasarkan fakta dan kepentingan publik. Menurutnya, perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Melalui audiensi tersebut, LBH Pers Indonesia dan Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum meminta Dewan Pers memberikan perlindungan nyata kepada wartawan yang diduga mengalami intimidasi, sekaligus memeriksa seluruh bukti dan keterangan dari kedua belah pihak secara objektif.

Mereka berharap penyelesaian persoalan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kemerdekaan pers serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan berimbang.*YNI)

Related posts

RUU Perampasan Aset Dikebut! Komisi III Targetkan Disahkan Desember 2026

egi murad

Polri Tegaskan Tak Ada Ampun bagi Anggota Terlibat Narkoba, Proses Pidana dan Etik Berjalan Bersamaan

egi murad

Bareskrim Bongkar Modus Haji Ilegal, 8 Calon Jemaah Gagal Terbang

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»