JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, angkat bicara mengenai dugaan penyadapan ilegal yang disebut turut menyasar lingkungan internal Kejagung. Ia menyayangkan apabila praktik tersebut melibatkan sesama aparat penegak hukum (APH).
Pernyataan itu disampaikan Febrie saat ditemui di sela-sela persidangan perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Febrie menilai, persoalan tersebut menjadi hal serius apabila aparat penegak hukum yang seharusnya bekerja sama justru diduga melakukan penyadapan terhadap institusi lain.
” Ternyata kalau ya rekan kita yang bawa alat sadap juga ternyata nyadap kita dari belakang, wah berat, berat sekali kalau begitu,” ujar Febrie.
Ia berharap seluruh aparat penegak hukum dapat mengedepankan sinergi dalam menjalankan tugas, terutama mendukung program pemerintah serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, energi dan perhatian seharusnya diarahkan untuk menuntaskan berbagai persoalan hukum demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik.
“Saya hanya menyayangkan saja, seharusnya bisa kita tuntaskan bagaimana program pemerintah itu sudah berjalan ya, kita juga perbaiki tata kelola untuk negara ini lebih baik,” katanya.
Ketika ditanya apakah dirinya termasuk pihak yang menjadi sasaran penyadapan, Febrie mengaku tidak dapat memastikan hal tersebut. Ia mempersilakan pertanyaan itu dikonfirmasi kepada pihak yang mengetahui persoalan tersebut.
“Saya tidak bisa jawab, kalian tanya ke sana saja ya. Tapi, begitu kencangnya kita sedang melakukan penindakan, masa tiba-tiba seperti ini?” ucapnya.
Febrie kemudian mengingat kembali peristiwa penguntitan yang dialaminya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada 2024. Saat itu, menurut keterangannya, anggota Densus 88 disebut sempat diamankan oleh personel pengamanan yang mendampinginya ketika ia sedang menjalankan tugas.
Ia menduga peristiwa tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengawasan terhadap aktivitasnya sejak beberapa tahun lalu.
“Ya kejadian awal di Cipete ketika kita sedang melaksanakan tugas tiba-tiba ada Densus yang tertangkap oleh pengamanan saya itu kan sudah pasti itu. Pasti kita juga terikuti sejak tahun 2024 ya kejadiannya,” ungkapnya.
Empat Petinggi Polri Disebut Terseret
Sementara itu, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto disebut menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, mantan Plt Kabag Monitoring Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Kasus tersebut menjadi sorotan karena menyangkut dugaan tindakan penyadapan yang melibatkan aparat penegak hukum dan memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi serta hubungan antarlembaga dalam menjalankan tugas penegakan hukum.***
