SIDOARJO, BATAVIA NEWS – Insiden dugaan keracunan massal setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, mengusulkan perubahan sistem pengelolaan program tersebut.
Pengasuh Ponpes Manbaul Hikam, KH Abdul Wahid Harun atau Gus Wahid, berharap pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk kebutuhan para santri dapat dilakukan langsung oleh pihak pesantren. Dengan demikian, proses mulai dari memasak hingga makanan dikonsumsi dapat diawasi secara lebih dekat.
Gus Wahid menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi pesantrennya setelah ratusan santri dan pelajar diduga mengalami keracunan.
“Kami sangat berterima kasih atas perhatian dari pemerintah pusat. Harapan kami kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Program yang sebenarnya baik jangan sampai ternoda karena kelalaian dalam proses,” kata Gus Wahid, Jumat (4/9).
Menurut Gus Wahid, pengelolaan MBG secara mandiri dinilai dapat memperkecil risiko karena makanan tidak perlu menempuh perjalanan jauh sebelum dikonsumsi.
Ia menyebut gagasan tersebut telah disampaikan kepada staf khusus kepresidenan. Konsepnya, kata dia, mengambil inspirasi dari pola pengelolaan program serupa di Malaysia dan Singapura.
“Jadi bukan lagi makanan datang dari luar. Dana disalurkan ke lembaga, kemudian pondok sendiri yang mengelola. Ini sudah kami diskusikan dengan staf Wapres dan mendapat respons positif,” ujarnya.
Gus Wahid menjelaskan, kebutuhan makanan di Ponpes Manbaul Hikam mencapai sekitar 2.500 hingga 2.830 porsi. Jumlah tersebut membuat aspek waktu pengiriman menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.
“Kalau jumlahnya 2.500 sampai 2.830 porsi, tentu kalau masak dari jauh kemudian dikirim, ada jeda waktu. Kalau kami kelola sendiri, porsinya terukur, masak langsung, konsumsi langsung. Risikonya bisa diminimalkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, usulan pengelolaan mandiri bukan berarti pihak pesantren menolak program MBG. Sebaliknya, Ponpes Manbaul Hikam tetap mendukung program pemerintah tersebut dengan harapan sistem pelaksanaannya dapat diperbaiki.
“Programnya tetap kami dukung. Yang kami harapkan adalah sistemnya disempurnakan supaya lebih aman dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam konsep yang diusulkan, alumni pesantren juga akan dilibatkan dalam pengelolaan teknis MBG. Sementara itu, warga di sekitar pesantren dapat diberdayakan untuk mendukung kegiatan tersebut.
“Yang mengelola nanti alumni. Warga sekitar juga bisa diberdayakan. Jadi selain kontrol kualitas lebih dekat, masyarakat sekitar juga mendapatkan manfaat,” terang Gus Wahid.
Ia menilai pengelolaan secara lokal memungkinkan pesantren menyesuaikan jumlah makanan dengan kebutuhan santri. Makanan juga dapat dimasak dan disajikan dalam rentang waktu yang lebih singkat.
Gus Wahid berharap insiden yang terjadi menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak. Ia juga menganggap peristiwa tersebut sebagai momentum bagi Ponpes Manbaul Hikam untuk melakukan pembenahan.
“Kami melihat ini sebagai ujian. Mudah-mudahan dari ujian ini pondok justru bisa lebih dikenal dan naik kelas. Yang penting kejadian seperti ini jangan sampai terulang,” pungkasnya.
748 Orang Terdampak
Sebelumnya, ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam dan pelajar dari 19 sekolah di kawasan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG.
Mereka dilaporkan mengalami sejumlah gejala, mulai dari mual, muntah hingga pusing. Makanan tersebut diproduksi SPPG Kalitengah Tanggulangin dan dikonsumsi pada Selasa (1/9) siang.
Menu yang disajikan saat itu antara lain nasi putih, orak-arik telur, tempe bumbu Bali, tumis buncis baby corn, serta buah apel.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat hingga Kamis (4/9) siang terdapat 748 orang yang terdampak dugaan keracunan MBG.
Dari jumlah tersebut, 20 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 728 orang lainnya telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan.
Peristiwa tersebut kini menjadi perhatian dalam evaluasi pelaksanaan program MBG, khususnya terkait proses produksi, distribusi, waktu konsumsi, serta pengawasan keamanan pangan.***
