Jakarta, Batavia News – Pertumbuhan produksi film Indonesia yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir dinilai belum diikuti dengan sistem distribusi dan peredaran film yang berkeadilan. Sejumlah pelaku industri menyoroti masih sulitnya akses layar bioskop bagi film nasional serta belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tata kelola distribusi film di Tanah Air.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam diskusi Festival Film Horor (FFH) ke-7 bertema “Distribusi dan Peredaran Film, Horor untuk Siapa?” yang berlangsung di Jakarta Selatan. Forum itu mempertemukan produser, pengamat perfilman, hingga perwakilan organisasi pelaku bioskop untuk membahas tantangan yang dihadapi industri film nasional.
Produser film Rico Michael menilai tantangan terbesar saat ini bukan hanya menghasilkan karya berkualitas, tetapi memastikan film yang telah selesai diproduksi dapat memperoleh jadwal tayang yang memadai. Menurutnya, film sebagai bagian dari industri kreatif membutuhkan akses kepada penonton agar memiliki nilai ekonomi yang optimal.
Ia mengungkapkan, banyak film yang telah rampung diproduksi justru harus menunggu lama untuk mendapatkan kesempatan tayang di jaringan bioskop. Kondisi tersebut membuat produser harus memikirkan strategi pemasaran sejak awal proses produksi.
Rico juga menyoroti pentingnya memahami karakter penonton. Ia menjelaskan bahwa terdapat kelompok penonton yang sudah menentukan film yang akan disaksikan jauh sebelum masa tayang, sementara sebagian lainnya lebih spontan dalam memilih tontonan ketika berada di bioskop. Kelompok kedua ini, menurutnya, menjadi pasar yang sangat potensial untuk digarap melalui strategi promosi yang tepat.
Sementara itu, Sekretaris Umum GPBSI Toto Sugriwo mengajak para sineas untuk tidak hanya bergantung pada jaringan bioskop besar. Menurutnya, masih banyak alternatif jalur distribusi yang dapat dimanfaatkan, termasuk jaringan bioskop nasional lainnya maupun bioskop lokal yang berkembang di berbagai daerah.
Ia menilai distribusi berbasis daerah memiliki peluang besar karena mampu menciptakan kedekatan antara film dengan masyarakat setempat, terutama jika cerita, lokasi syuting, atau pemain memiliki keterkaitan dengan wilayah tersebut.
Pandangan senada disampaikan pengamat perfilman Satria Sabil yang menekankan pentingnya perencanaan distribusi sejak tahap pengembangan proyek. Menurutnya, pemetaan target jaringan bioskop, kekuatan promosi, hingga daya tarik pemain dan sutradara harus menjadi bagian dari strategi sejak awal produksi.
Meski berasal dari latar belakang berbeda, para narasumber sepakat bahwa persoalan distribusi film nasional tidak bisa dibebankan kepada satu pihak. Mereka menilai dibutuhkan sinergi antara produser, distributor, pengelola bioskop, komunitas perfilman, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat.
Dalam diskusi tersebut, muncul dorongan agar pemerintah segera menghadirkan regulasi yang mengatur tata kelola distribusi dan peredaran film nasional. Kebijakan tersebut dianggap penting untuk menciptakan persaingan yang lebih adil, memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri, serta memastikan film karya anak bangsa memperoleh ruang yang layak di pasar domestik.
Pelaku industri berharap langkah konkret dari pemerintah dapat memperkuat posisi film Indonesia di negeri sendiri. Mereka menilai peningkatan jumlah produksi harus dibarengi dengan sistem distribusi yang transparan dan berkeadilan agar karya nasional tidak kesulitan menjangkau penontonnya.***
