JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pengakuan Fahd Arafiq yang menyebut telah memberikan dana sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Namun, lembaga antirasuah itu menegaskan masih memprioritaskan pendalaman perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik saat ini masih berkonsentrasi mengungkap substansi perkara yang berkaitan dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
“Yang pertama KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11).
Selain dugaan suap pengurusan HGB, KPK juga mendalami dugaan penerimaan gratifikasi atau pemberian lainnya oleh sejumlah oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Pendalaman tersebut berawal dari temuan uang dalam jumlah besar saat operasi tangkap tangan (OTT). Uang itu diduga tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pertanahan, tetapi juga setoran rutin dari sejumlah kantor pertanahan (kantah) maupun kantor wilayah (kanwil).
“Dari peristiwa tertangkap tangan itu tim menemukan adanya sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga didapatkan oleh para oknum di Kementerian ATR/BPN,” ujar Budi.
KPK juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun laporan tambahan terkait perkara tersebut. Setiap laporan, kata Budi, akan dipelajari dan dianalisis untuk memperkaya proses penyidikan.
Fahd Klaim Dana Rp70 Miliar untuk NU
Pernyataan KPK tersebut menjadi perhatian di tengah pengakuan Fahd Arafiq yang mengklaim telah mengucurkan dana Rp70 miliar untuk kepentingan penyelenggaraan Muktamar NU.
Fahd bahkan menilai KPK keliru menetapkannya sebagai tersangka. Ia menegaskan uang yang diberikannya merupakan dana untuk organisasi NU, bukan untuk kepentingan pribadi.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.
Ketua DPP Partai Golkar itu juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang juga menjadi tersangka dalam perkara tersebut.
Menurut Fahd, permintaan itu sempat ditolaknya selama dua hari. Namun, pada 27 Agustus, ia mengaku akhirnya bersedia memberikan pinjaman dana setelah ada pihak yang membawa nama seorang petinggi.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” ungkap Fahd dalam pemeriksaan sebelumnya, Selasa (10/11).
PBNU Tegas Bantah Pengakuan Fahd
Pengakuan Fahd tersebut langsung mendapat bantahan dari Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Ia menilai pernyataan mengenai pemberian dana puluhan miliar rupiah harus disertai bukti yang jelas. Tanpa bukti, menurutnya, tuduhan tersebut berpotensi mencemarkan nama baik organisasi.
“Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti itu sama dengan fitnah,” kata Gus Ipul saat dihubungi, Kamis (19/11).
Gus Ipul juga mempertanyakan kapasitas Fahd dalam penyelenggaraan Muktamar NU. Ia menegaskan Fahd bukan pengurus NU, bukan panitia, dan bukan pula peserta Muktamar.
Karena itu, ia meminta Fahd tidak menyampaikan pernyataan yang menurutnya tidak berdasar.
“Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU, bukan panitia dan juga bukan peserta tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi. Saya minta saudara Fahd jangan membual dan menyebar omong kosong tak bermutu,” tegasnya.
Gus Ipul mempersilakan Fahd membuktikan seluruh pengakuannya agar persoalan tersebut dapat diketahui secara terbuka. Ia juga mengingatkan bahwa pernyataan tanpa bukti dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
“Silakan dibuktikan. Biar terang benderang, yang salah wajib bertanggung jawab. Pernyataan tanpa bukti bisa membawa akibat hukum dan merusak nama baik NU,” ujarnya.
Hingga kini, KPK menyatakan masih memusatkan penanganan pada pokok perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. Sementara itu, klaim pemberian dana Rp70 miliar untuk Muktamar NU masih menjadi polemik setelah mendapat bantahan dari pihak PBNU.***
