HukumNasional

Enam Tahun Dugaan Hubungan Tanpa Status, Stefani Areros Laporkan Aiptu Belly ke Propam Mabes Polri

Jakarta,BATAVIANEWS.co.id -Merasa belum memperoleh kepastian atas laporan yang sebelumnya disampaikan kepada aparat kepolisian di Jayawijaya, Stefani Fransisca Areros (SFA), yang dikenal dengan nama FaNy Areros, akhirnya membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat, Senin (16/11/2026)

‎Ia secara resmi mengadukan seorang anggota Polri berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu), Belly Fenator Makaluas, ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Pengaduan itu berkaitan dengan sejumlah dugaan perbuatan asusila, ingkar janji, serta pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

‎Pengaduan tersebut telah diterima melalui Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/2026111401029 tertanggal 14 November 2026.

‎Langkah SFA mengadu langsung ke Mabes Polri dilatarbelakangi kekecewaannya terhadap proses penanganan laporan sebelumnya. Ia mengaku belum mendapatkan informasi dan kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara yang telah disampaikan kepada penyidik di Jayawijaya.

‎Menurut SFA, persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama tanpa kejelasan penyelesaian. Karena itu, ia berharap Propam Mabes Polri dapat memberikan perhatian sekaligus melakukan pengawasan terhadap proses penanganan pengaduannya.

‎Bagi SFA, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut hubungan pribadi, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab moral, kehormatan, dan integritas seorang anggota kepolisian yang memiliki kewajiban menjaga kepercayaan masyarakat.

‎ENAM TAHUN DUGAAN HUBUNGAN TANPA STATUS

‎Dalam materi pengaduannya, SFA mengungkapkan bahwa dugaan hubungan tanpa status dengan oknum anggota Polri tersebut telah berlangsung kurang lebih enam tahun.

‎Selama periode itu, ia mempersoalkan sejumlah janji yang disebut pernah disampaikan oleh terlapor, termasuk janji pernikahan dan pengurusan mutasi. Selain itu, terdapat pula dugaan pembuatan dokumen yang menurut pelapor tidak benar atau diduga palsu.

‎SFA juga mengadukan dugaan penyebaran rekaman hubungan pribadi tanpa persetujuannya. Persoalan ini menjadi salah satu bagian yang diminta untuk diperiksa secara menyeluruh oleh pihak berwenang.

‎Dalam pengaduannya, SFA turut menyampaikan informasi mengenai keterangan seorang perempuan lain yang mengaku pernah melakukan hubungan intim dengan terlapor di dalam mobil ketika diduga berada di bawah pengaruh alkohol.

‎Keterangan tersebut masih berupa informasi yang disampaikan pelapor dan memerlukan klarifikasi serta pembuktian oleh aparat berwenang.

‎SFA berharap seluruh materi pengaduan, bukti, dokumen, dan keterangan pihak-pihak terkait diperiksa secara objektif. Ia menilai status seseorang sebagai anggota kepolisian tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat proses pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran.

‎KAPOLDA PAPUA DIMINTA EVALUASI PENANGANAN LAPORAN

‎Selain mengadukan persoalan tersebut ke Propam Mabes Polri, SFA meminta perhatian Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, agar mengevaluasi sekaligus mengawasi proses penanganan laporan yang sebelumnya disampaikan di wilayah Jayawijaya.

‎Ia berharap pimpinan Polda Papua memastikan laporan masyarakat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

‎Menurut SFA, setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

‎Ia juga meminta agar tidak ada perlakuan khusus terhadap anggota kepolisian yang dilaporkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan secara independen dan berkeadilan.

‎Harapan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi Polri dalam menjalankan fungsi pengawasan internal serta menjaga kepercayaan publik.

‎ANGGOTA POLRI TETAP TERIKAT KODE ETIK DAN HUKUM

‎Secara normatif, anggota Polri terikat pada kewajiban menjaga kehormatan, disiplin, dan perilaku sesuai ketentuan perundang-undangan.

‎Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur pembinaan profesi dan kode etik profesi kepolisian sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

‎Selain itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri menjadi salah satu landasan pengaturan perilaku serta kewajiban anggota kepolisian.

‎Ketentuan mengenai larangan perilaku tertentu, termasuk perzinahan dan perselingkuhan serta penyebarluasan konten pornografi dan pornoaksi, perlu dilihat berdasarkan rumusan pasal, unsur pelanggaran, dan hasil pemeriksaan terhadap perkara yang dilaporkan.

‎Apabila dugaan pelanggaran terbukti melalui mekanisme pemeriksaan, anggota yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan kode etik yang berlaku.

‎Di sisi lain, Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Dengan demikian, apabila ditemukan unsur tindak pidana, penanganannya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

‎Kini, SFA berharap pengaduannya di Mabes Polri tidak sekadar diterima secara administratif, tetapi juga ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan.

‎Ia meminta Propam Mabes Polri memberikan kepastian terhadap pengaduannya serta mendorong pengawasan dari pimpinan Polda Papua agar persoalan yang dilaporkan tidak terus berlarut-larut.

‎Sementara itu, dugaan pelanggaran yang dialamatkan kepada Aiptu Belly Fenator Makaluas tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang sah. Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi, terlapor tetap harus diperlakukan sesuai prinsip praduga tak bersalah.

Kaperwil Maluku

(PL)

Related posts

Rudy Tanoe Tak Hadiri Panggilan KPK, Kuasa Hukum: Bukan Mangkir, Minta Jadwal Ulang

egi murad

Tokoh Agama dan Warga Desak Polisi Usut Dugaan Judi Sabung Ayam di Pondok Dalem Secara Profesional

egi murad

Suvenir Tamu Upacara HUT ke-81 RI di Istana, Ini Isi Tas yang Dibagikan

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»