Nasional

Eks Kadivkum Mabes Polri Ahrie Sonta Ajukan Banding Usai Divonis PTDH dalam Kasus Penyadapan

JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Mabes Polri, Irjen Pol. Ahrie Sonta, mengajukan banding setelah dinyatakan melanggar kode etik Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah individu lainnya.

Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Ahrie Sonta dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik. Atas perbuatannya, ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan, meskipun telah dijatuhi putusan PTDH, Ahrie Sonta masih memiliki hak untuk mengajukan upaya banding sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan kepolisian.

Menurut Johnny, pengajuan banding tersebut telah disampaikan langsung oleh Ahrie Sonta setelah pembacaan putusan sidang etik.

“Kepada terduga pelanggar tentu ada hak yang kemudian diberikan dan tadi terduga pelanggar menyatakan banding,” ujar Johnny dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa malam.

Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya adalah penyerahan salinan putusan sidang kode etik kepada pihak terkait. Setelah itu, Polri akan membentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memproses permohonan yang diajukan Ahrie Sonta.

Terkait dasar pelanggaran, Johnny menyebut Ahrie Sonta dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.

Dalam putusan tersebut, perilaku Ahrie Sonta dinilai sebagai perbuatan tercela. Selain itu, majelis etik menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari keanggotaan Polri.

“Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny.

Johnny kembali menegaskan bahwa Ahrie Sonta telah menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Dengan demikian, proses hukum internal Polri masih berlanjut melalui mekanisme pemeriksaan pada tingkat banding.

Hasil pemeriksaan Komisi Banding nantinya akan menjadi tahapan lanjutan dalam menentukan keberlakuan putusan terhadap mantan pejabat Divisi Hukum Mabes Polri tersebut.***

Related posts

KISAH KEHILANGAN JADI REFLEKSI HIDUP DALAM BUKU BARU MAYJEN TNI NUGRAHA GUMILAR

batavia

TNI Patroli Antisipasi Demo, Koalisi Sipil Bereaksi: Warga Bukan Ancaman!

egi murad

Wihaji Datangi Baduy, Program Negara Diuji di Tanah Adat

egi murad

Leave a Comment

Bahasa lain»