JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna Laoly, menyoroti sikap pragmatisme elite partai politik yang dinilai menjadi salah satu penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
Menurut Yasonna, orientasi partai dalam menghadapi kontestasi politik masih kerap berpusat pada perolehan suara dan upaya mempertahankan kursi di parlemen. Kondisi tersebut membuat sejumlah partai lebih mengutamakan popularitas serta kemampuan finansial calon dibandingkan kualitas kader dan pemahaman terhadap ideologi partai.
Ia menilai, tuntutan memenuhi ambang batas parlemen turut mendorong partai mencari figur yang memiliki potensi besar mendulang suara, termasuk merekrut calon dari luar kader internal.
“Yang penting bisa meraup suara sebanyak-banyaknya dan mampu secara ekonomi untuk membiayai pemilu. Terkadang sampai harus melakukan pembajakan caleg yang potensial terpilih untuk memastikan partainya tetap berada di DPR,” kata Yasonna dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya memimpin Focus Group Discussion (FGD) Kelompok I Badan Pengkajian MPR di Tangerang Selatan, Banten. Diskusi mengangkat tema Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila dengan menghadirkan tiga narasumber, yakni Guru Besar FISIP UIN Jakarta Prof. Bakir Ikhsan, anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, serta peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu Irianto.
Yasonna menegaskan, kecenderungan pragmatis dalam menentukan calon anggota legislatif, presiden, maupun kepala daerah tidak boleh terus berlangsung tanpa evaluasi.
Menurutnya, kedaulatan rakyat bukan hanya diwujudkan ketika pemungutan suara berlangsung. Setelah pemilu selesai, masyarakat tetap mempunyai hak untuk mengevaluasi wakil dan pemimpin yang telah dipilih, termasuk menentukan kembali pilihan pada pemilu berikutnya.
Ia juga menilai kepercayaan publik akan semakin melemah apabila partai politik gagal menjalankan fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat, baik melalui lembaga perwakilan maupun perilaku para elite politiknya.
Yasonna mengungkapkan, dalam sejumlah forum diskusi bahkan muncul gagasan untuk mengevaluasi sistem pemilu legislatif yang berlaku saat ini. Salah satu opsi yang dibicarakan adalah kembali menerapkan sistem proporsional tertutup atau sistem campuran (setengah tertutup).
“Di berbagai diskusi muncul pikiran untuk mengganti sistem pemilu saat ini. Yaitu dengan kembali ke sistem tertutup atau sistem mix (setengah tertutup), tidak seterbuka seperti sekarang. Harapannya dapat membatasi sikap pragmatisme dalam penentuan caleg karena cara tersebut ke depannya tidak sehat,” ujarnya.
Selain evaluasi sistem pemilu, Yasonna mendorong adanya persyaratan masa keanggotaan partai serta kewajiban mengikuti proses kaderisasi bagi seseorang yang hendak maju sebagai calon anggota DPR maupun kepala daerah.
Dengan demikian, partai memiliki tanggung jawab yang lebih jelas dalam menentukan figur yang diusung. Masyarakat pun dapat memberikan penilaian terhadap kinerja wakil rakyat dan kepala daerah melalui pilihan politik pada pemilu berikutnya.
“Sehingga tanggung jawab partai dalam menunjuk calon itu jelas. Masyarakat juga dapat menuntut partai jika menghasilkan anggota DPR atau kepala daerah yang tidak bermutu. Hukumannya tidak dipilih pada pemilu selanjutnya,” kata Yasonna.
Kepercayaan Publik terhadap Partai Masih Rendah
Dalam forum yang sama, peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu Irianto memaparkan hasil survei mengenai persepsi masyarakat terhadap fungsi partai politik.
Hasil survei menunjukkan sebanyak 56,4 persen responden menilai partai politik belum mampu menjadi saluran aspirasi masyarakat. Sementara itu, hanya 37,8 persen responden yang percaya partai politik telah menjalankan fungsi tersebut.
Yohan menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh partai politik. Penguatan kelembagaan dan perbaikan fungsi representasi dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Menariknya, meski tingkat kepercayaan terhadap partai masih rendah, mayoritas masyarakat ternyata tetap menginginkan partai mengutamakan kader internal dalam kontestasi politik. Sebanyak 64,7 persen responden menyatakan setuju apabila partai mengusung kadernya sendiri dibandingkan memilih kader partai lain.
“Meskipun kepercayaan terhadap partai terbilang kecil, tetapi masyarakat masih menghendaki adanya demokrasi, termasuk pemilu langsung. Tetapi sejak terjadi kerusuhan Agustus tahun lalu, indeks demokrasi kita selalu terkoreksi, termasuk oleh maraknya demo-demo mahasiswa yang terjadi beberapa waktu lalu,” ungkap Yohan.
Diskusi tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR RI, di antaranya I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, Guntur Sasono, Denty Eka Widi Pratiwi, Andreas Hugo Pareira, Endang S. Thohari, Heri Gunawan, dan Ahmad Basarah.
Melalui forum ini, evaluasi terhadap sistem kepartaian dan pelaksanaan demokrasi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat kedaulatan rakyat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga politik di Indonesia.***
