JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima aduan masyarakat terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Aduan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, salah satunya diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengungkapkan bahwa dari lima aduan yang diterima, dua di antaranya telah memenuhi persyaratan materiil dan siap dilanjutkan ke tahap persidangan.
Sementara itu, dua aduan lainnya masih dalam proses verifikasi materiil setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Adapun satu aduan lainnya belum memenuhi ketentuan administrasi.
“Kami memastikan seluruh aduan akan ditangani. Namun, prosesnya membutuhkan waktu karena harus dilakukan secara hati-hati dan cermat,” ujar Dewa di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).
Dewa menjelaskan, DKPP akan memproses setiap laporan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun, dia tidak merinci apakah laporan yang disampaikan Denny Indrayana termasuk dalam dua aduan yang telah memenuhi persyaratan materiil.
Aduan Denny Indrayana dan Sejumlah Elemen Masyarakat
Sebelumnya, Denny Indrayana bersama sejumlah elemen masyarakat melaporkan para komisioner KPU RI ke DKPP. Pelaporan tersebut melibatkan KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, serta Mercy Sihombing.
Dalam aduannya, mereka mempersoalkan proses pencalonan Gibran, termasuk dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.
Denny menilai terdapat persoalan administratif dan dugaan manipulasi dalam proses penyusunan maupun penerapan aturan tersebut.
Menurut Denny, persoalan yang mereka adukan tidak hanya berkaitan dengan persyaratan ijazah, tetapi juga dugaan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam proses pencalonan.
Dia juga menyoroti penerimaan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang dinilai tidak melalui proses pemeriksaan dokumen secara menyeluruh.
Selain itu, Denny menuding KPU menghambat fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan tidak memberikan akses yang memadai terhadap dokumen pencalonan maupun Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Denny menyebut persoalan tersebut sebelumnya juga telah menjadi bagian dari fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Minta Komisioner KPU Dipecat
Atas sejumlah dugaan tersebut, Denny meminta DKPP menjatuhkan sanksi tegas kepada para komisioner KPU yang dilaporkan, termasuk pemberhentian dari jabatan.
Dia juga berharap para komisioner yang bersangkutan tidak kembali diberikan posisi di lembaga publik setelah persoalan tersebut diproses.
Denny menegaskan, pengaduan ke DKPP merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang sebelumnya mereka tempuh melalui Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, persoalan terkait proses pencalonan Gibran masih perlu dituntaskan melalui mekanisme yang berlaku.
Kini, tindak lanjut lima aduan tersebut berada dalam proses pemeriksaan DKPP. Dua laporan yang telah memenuhi persyaratan materiil selanjutnya akan dilimpahkan ke persidangan.***
