Maluku

Save Hutan Yamdena Layangkan Peringatan Keras kepada PT KJB: Sasi Adat Dilanggar, Ancaman Pengusiran Paksa Mengemuka

Saumlaki,BATAVIANEWS.co.id -Konflik antara masyarakat adat Yamdena dan PT Karya Jaya Berdikari (KJB) memasuki babak serius. Forum Gerakan Save Hutan Yamdena menuding perusahaan mengabaikan teguran keras, keputusan adat berupa Sasi dan Sweri serta kebijakan penghentian sementara aktivitas yang telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

‎Peringatan itu disampaikan melalui konferensi pers di Saumlaki, Kamis (5/11/2026), pukul 12.00 WIT. Forum memperingatkan, apabila perusahaan tetap melakukan aktivitas pemuatan dan pengangkutan kayu, masyarakat adat berpotensi mengambil langkah tegas, termasuk pengusiran paksa dari wilayah hutan adat.

‎Ketua Forum Gerakan Save Hutan Yamdena, Simon Lolonlun, menegaskan bahwa Sasi dan Sweri bukan sekadar ritual seremonial, melainkan keputusan adat yang memiliki konsekuensi sosial dan wajib dihormati oleh setiap pihak.

‎”Ini bukan sekadar seremonial, tetapi sikap dan keputusan masyarakat adat yang harus dilaksanakan dan dihormati oleh PT KJB,” tegas Simon.

‎Menurutnya, pemalangan secara adat di lokasi logpond milik perusahaan merupakan bentuk penegasan penolakan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan sebelum hak-hak masyarakat adat diselesaikan dan terdapat kepastian keputusan pemerintah pusat mengenai tuntutan penghentian permanen operasional PT KJB.

‎Perusahaan Diduga Mengabaikan Instruksi Pemerintah Daerah

‎Persoalan semakin memanas setelah Forum menilai perusahaan tidak mengindahkan surat Bupati Kepulauan Tanimbar yang meminta penghentian seluruh aktivitas penebangan dan kegiatan pemuatan kayu.

‎Wakil Ketua Forum, Yulius Kelbulan, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah meminta PT KJB menyampaikan laporan tertulis terkait Rencana Kerja Tahunan (RKT), hasil produksi, serta hasil penebangan sebelum langkah selanjutnya ditentukan.

‎Namun, menurut Yulius, perusahaan justru melakukan pendekatan secara personal kepada sejumlah desa, termasuk Desa Arui Das, dan merealisasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) tanpa melibatkan pemerintah daerah maupun Forum Save Hutan Yamdena dalam proses mediasi sebagaimana direkomendasikan DPRD.

‎”Faktanya, pihak perusahaan melakukan pendekatan secara personal tanpa melibatkan pemerintah daerah dan forum. Ini yang kami persoalkan karena sebelumnya sudah ada rekomendasi DPRD agar penyelesaian difasilitasi pemerintah daerah,” ungkapnya.

‎Forum juga mempersoalkan dugaan perubahan redaksional dalam dokumen kesepakatan dengan Desa Arui Das yang, menurut mereka, tetap menggunakan kesepakatan tertanggal 28 Agustus sebagai dasar.

‎Yulius menegaskan, penyaluran CSR tidak boleh dijadikan landasan untuk membuka kembali aktivitas perusahaan maupun membatalkan keputusan adat masyarakat.

‎Tongkang Disebut Telah Berlabuh, Risiko Benturan Meningkat

‎Di tengah polemik tersebut, Forum mengungkapkan informasi bahwa sebuah kapal tongkang telah berlabuh di kawasan logpond Lokpong, wilayah Wermatang, dan disebut siap mengangkut kayu hasil tebangan.

‎Informasi itu menjadi perhatian serius karena pemuatan kayu dinilai bertentangan dengan tuntutan penghentian sementara yang sedang diperjuangkan masyarakat adat.

‎Yulius memperingatkan, masyarakat selama ini masih mengedepankan jalur damai melalui komunikasi dan negosiasi. namun apabila seluruh peringatan terus diabaikan, Forum tidak dapat menjamin situasi di lapangan tetap terkendali.

‎”Kami tidak bisa mempersalahkan masyarakat apabila ke depan ada langkah-langkah tegas di lapangan. Salah satu pernyataan sikap masyarakat jelas menyebutkan bahwa apabila tuntutan ini tidak diindahkan, langkah terakhir adalah pengusiran paksa,” tegasnya.

‎Pernyataan tersebut memperlihatkan meningkatnya ketegangan antara perusahaan dan masyarakat adat. Forum meminta pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta aparat keamanan segera mengambil langkah sebelum konflik berkembang menjadi benturan terbuka.

‎Jalur Hukum Disiapkan, Gugatan Perdata hingga Pidana

‎Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Forum, Johanis D.B. Malindir, S.H., M.H., menilai tindakan perusahaan yang diduga mengabaikan keputusan pemerintah daerah dan keputusan adat berpotensi memperkeruh keadaan.

‎Ia menekankan bahwa masyarakat sebelumnya memilih penyelesaian secara damai melalui negosiasi dan mediasi. Namun, pendekatan tersebut tidak boleh diartikan sebagai kelemahan atau kesempatan bagi perusahaan untuk mengabaikan tuntutan masyarakat.

‎”Kami telah mempersiapkan langkah-langkah hukum untuk mengajukan gugatan perdata. Jika ditemukan unsur-unsur pelanggaran pidana berdasarkan temuan lapangan, kami juga akan menempuh jalur pidana,” tegas Johanis.

‎Ia kembali mengingatkan bahwa kayu-kayu yang berada di logpond masih menjadi bagian dari persoalan yang disengketakan. Karena itu, menurut Forum, tidak boleh ada pemuatan maupun pengeluaran kayu sebelum persoalan diselesaikan dan terdapat kepastian hukum.

‎Johanis juga menyoroti ketergantungan masyarakat terhadap hutan sebagai sumber penghidupan. Ia mencontohkan Desa Sangliat Kerawain yang memiliki lebih dari 1.000 jerat babi di wilayah petuanannya.

‎Menurutnya, aktivitas pengusahaan hutan yang berlangsung bertahun-tahun berpotensi mempersempit ruang hidup masyarakat, mengurangi akses terhadap hasil hutan, serta mengancam sumber pendapatan keluarga yang bergantung pada hutan.

‎”Jangan hanya melihat persoalan ini dari sisi untung dan rugi perusahaan. Dampak terhadap masyarakat terus bertambah, sementara ruang hidup mereka semakin hari semakin terjepit,” ujarnya.

‎Forum Soroti CSR: Jangan Dijadikan Alat Membangun Legitimasi

‎Sorotan berikutnya diarahkan kepada penyaluran dana CSR perusahaan. Sekretaris Forum Save Hutan Yamdena, Marsel Romrome, menilai program tanggung jawab sosial perusahaan berpotensi kehilangan substansi apabila digunakan untuk membangun penerimaan sosial di tengah persoalan hak masyarakat adat yang belum terselesaikan.

‎Marsel mengungkapkan, dalam rapat dengar pendapat di DPRD pada 13 September 2026, terdapat keterangan kepala desa mengenai aktivitas perusahaan yang disebut telah memasuki wilayah petuanan Desa Sangliat Dol dan Sangliat Krawain sejak 2024 tanpa terlebih dahulu memperoleh izin masyarakat adat.

‎Ia juga mempertanyakan mekanisme penyaluran CSR yang menurut keterangan Forum dilakukan dalam bentuk uang tunai kepada perangkat desa maupun masyarakat.

‎”CSR jangan dijadikan pemanis untuk menutupi persoalan kewajiban perusahaan yang belum diselesaikan. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pemberdayaan, pendidikan, dan kebutuhan pembangunan masyarakat, bukan untuk memengaruhi sikap masyarakat adat,” kata Marsel.

‎Lebih lanjut, Kata Dia, penyaluran CSR semestinya melalui mekanisme yang transparan, dimusyawarahkan bersama masyarakat, serta diarahkan pada program yang memberikan manfaat berkelanjutan.

‎Forum juga mengingatkan agar pemerintah desa berhati-hati dalam menerima dan mengelola dana perusahaan. Transparansi administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan baru di tengah konflik yang sedang berlangsung.

‎CSR Bukan Alat Membeli Persetujuan Adat

‎Menutup konferensi pers, Simon Lolonlun kembali menegaskan bahwa Forum tidak mempersoalkan kewajiban sosial perusahaan sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan. Kendati demikian, penyaluran CSR tidak boleh dicampuradukkan dengan penyelesaian sengketa adat maupun dijadikan instrumen untuk memperoleh legitimasi operasional perusahaan.

‎”CSR bukan alat untuk membeli persetujuan, menukar hak masyarakat adat, memecah solidaritas masyarakat, ataupun menjadi pintu masuk untuk memperoleh legitimasi operasional PT KJB untuk RKT 2027,” tegas Simon.

‎Atas dasar itu, Forum menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT KJB, dengan tembusan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Polres Kepulauan Tanimbar, dan Kodim 1507/Saumlaki.

‎Pertama, PT KJB diminta menghentikan seluruh pendekatan kepada kepala desa yang bertujuan memperoleh persetujuan sepihak untuk membuka Sasi dan Swiri adat.

‎Kedua, perusahaan diminta tidak menggunakan dana CSR untuk memengaruhi, mengondisikan, atau memecah sikap masyarakat adat terhadap keberlanjutan operasional perusahaan.

‎Ketiga, PT KJB diminta menghentikan penerbitan maupun penggunaan berita acara yang seolah-olah memberikan legitimasi bagi perusahaan untuk tetap beroperasi hingga 2027 tanpa terlebih dahulu menyelesaikan tuntutan masyarakat adat.

‎Keempat, seluruh aktivitas pemuatan, pengangkutan, dan pengeluaran kayu dari logpond diminta dihentikan sampai persyaratan penghentian sementara dipenuhi dan persoalan memperoleh kepastian penyelesaian hukum.

‎Kelima, perusahaan diminta tidak melakukan tindakan yang bertujuan menerobos, membatalkan, atau mengabaikan keputusan Sasi dan Swiri secara sepihak.

‎Keenam, PT KJB diminta menghormati kebijakan Bupati Kepulauan Tanimbar serta menghentikan segala bentuk pendekatan dan kesepakatan sepihak yang mendahului atau mengabaikan proses mediasi resmi pemerintah daerah sebagaimana direkomendasikan DPRD.

‎Konferensi pers tersebut dihadiri Ketua Forum Simon Lolonlun, Wakil Ketua Yulius Kelbulan, Sekretaris Marsel Romrome, Koordinator Divisi Hukum Johanis D.B. Malindir, serta Penasihat Forum RD Thomas Ratuanak.

‎Kini, persoalan hutan Yamdena tidak lagi sekadar menyangkut aktivitas pengusahaan kayu dan penyaluran dana CSR. Di dalamnya terdapat persoalan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, kewibawaan pemerintah daerah, kepastian hukum, serta keberlangsungan sumber penghidupan masyarakat.

‎Jika surat pemerintah, keputusan adat, dan jalur dialog terus diabaikan, konflik yang semula masih dapat dikendalikan melalui meja perundingan berisiko berpindah ke lapangan. Sebelum itu terjadi, pemerintah dan perusahaan harus menunjukkan tanggung jawab nyata: hentikan aktivitas yang dipersoalkan, buka ruang penyelesaian yang transparan, dan jangan biarkan hutan serta masyarakat adat Yamdena menjadi korban dari konflik yang berlarut-larut.

Kaperwi Maluku

(Petrus. L)

Related posts

Kepala Puskesmas Larat Bantah Ada Vonis Kusta, Tegaskan Diagnosis Harus Melalui Pemeriksaan Medis

egi murad

Uskup Seno Ngutra Tiba di Tanimbar, Kunjungan Kanonik Diisi Penetapan Paroki dan Penguatan Iman

egi murad

Perkuat Sinergi Pemuda dan Polri, Ketua Pemuda ICMI Kota Tual Sambangi Kapolres Malra

redaksi
Bahasa lain»