Saumlaki,BATAVIANEWS.co.id -Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendorong Pemerintah Pusat mengkaji ulang skema pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela.
KNPI mengusulkan agar proyek gas abadi tersebut dikembalikan dari skema onshore (darat) ke offshore (lepas pantai) seperti rancangan awal.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua DPD KNPI Tanimbar, Alex Belay, menyikapi polemik pembayaran ganti rugi tanaman tumbuh di Desa Lermatang yang hingga kini belum menemukan titik penyelesaian.
Menurut Belay, persoalan tanaman tumbuh bukan sekadar masalah pembayaran kompensasi vegetasi, melainkan indikasi adanya persoalan yang lebih kompleks dalam pelaksanaan proyek Blok Masela di wilayah Tanimbar.
Ia menilai Pemerintah Pusat belum menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul, terutama terkait dugaan spekulasi tanaman tumbuh yang pembayarannya belum tuntas.
”Setelah pembayaran tanaman tumbuh selesai, kita akan masuk lagi pada fase persoalan baru. Ini akan berlangsung secara kontinu karena pola penyelesaian masalah di Lermatang menggunakan pendekatan bagai pemadam kebakaran-hanya menyelesaikan ketika ada api, tanpa pernah menyentuh akar masalah,” ujar Alex Belay.
Belay berpandangan, penyelesaian persoalan secara parsial berpotensi memunculkan masalah baru apabila tidak disertai evaluasi menyeluruh terhadap skema pengembangan proyek.
Karena itu, KNPI Tanimbar menilai pengembalian skema pengembangan Blok Masela ke offshore perlu dipertimbangkan sebagai salah satu opsi untuk menjaga keharmonisan sosial sekaligus keberlanjutan investasi proyek tersebut.
KNPI Soroti Dugaan Ketimpangan Manfaat Proyek
Selain polemik ganti rugi tanaman tumbuh, Belay juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari penerapan skema onshore di Tanimbar.
Menurut dia, mulai muncul persoalan mengenai pemerataan manfaat proyek. Ia menduga keuntungan dari aktivitas proyek belum dirasakan secara proporsional oleh masyarakat luas, sementara kelompok tertentu dinilai lebih banyak menikmati peluang yang tersedia.
”Mulai dari dugaan bagi-bagi proyek pelaksanaan yang ditengarai hanya menyasar kelompok tertentu, hingga proses perekrutan tenaga kerja yang disinyalir kuat sarat akan nepotisme. Pada akhirnya, yang menjadi korban adalah masyarakat Tanimbar sendiri,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan KNPI terhadap pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek, baik pada aspek distribusi pekerjaan, perekrutan tenaga kerja maupun keterlibatan masyarakat lokal.
Bagi KNPI, keberadaan investasi berskala nasional di Tanimbar semestinya membuka ruang manfaat ekonomi yang lebih luas. Masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah berlangsungnya proyek strategis yang berada di wilayah mereka.
Meski demikian, berbagai dugaan terkait pembagian proyek dan proses perekrutan tenaga kerja tersebut merupakan pandangan yang disampaikan Ketua KNPI Tanimbar dan memerlukan klarifikasi serta pembuktian dari pihak-pihak terkait.
Offshore Dinilai Dapat Mencegah Konflik Sosial
Lebih jauh, Belay menjelaskan bahwa usulan pengembalian skema offshore bukan dimaksudkan untuk menghambat investasi maupun pembangunan Proyek Strategis Nasional Blok Masela.
Sebaliknya, KNPI Tanimbar menganggap evaluasi terhadap skema pengembangan proyek perlu dilakukan untuk mencegah potensi konflik sosial yang lebih besar di kemudian hari.
Menurutnya, stabilitas sosial masyarakat di sekitar wilayah proyek merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan agar investasi dan operasional Blok Masela dapat berjalan tanpa hambatan berkepanjangan.
Ia juga menilai opsi offshore sejalan dengan upaya mendukung Pemerintah Pusat dalam mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.
”Opsi paling ideal untuk mempercepat seluruh proses investasi dan operasional Blok Masela tanpa hambatan konflik sosial di tingkat lokal adalah kembali ke offshore,” pungkasnya.
Dorongan DPD KNPI Tanimbar tersebut sekaligus menempatkan kembali persoalan skema pengembangan Blok Masela dalam ruang diskusi publik. Pemerintah Pusat diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek investasi dan teknis pengembangan, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, kepastian penyelesaian hak masyarakat, transparansi serta keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar
