Saumlaki,BATAVIANEWS.co.id -Ada bau menyengat yang menguap dari hamparan sengketa lahan seluas 662 hektar di Lermatang, Kepulauan Tanimbar. Di satu sisi, ada jerit lapar dan napas sesak warga pemilik sah tanaman tumbuh, yang hak ekonominya digantung tanpa kejelasan sejak Agustus lalu.
Di sisi lain, panggung publik diguncang oleh syahwat investasi pihak ketiga senilai puluhan miliar rupiah yang mendadak reaktif-melayangkan ancaman gugatan hukum hingga memaksakan skema tukar guling ke pemerintah pusat demi mengamankan ambisi proyek di atas tanah rakyat, Selasa (3/11/2026)
Mari kita letakkan persoalan ini pada porsi yang jujur, objektif, dan konstitusional.
Negara tidak memiliki mandat sepeser pun untuk mengganti rugi ambisi bisnis pihak ketiga. Kewajiban moral dan hukum pemerintah-baik pusat, provinsi, maupun kabupaten-hanya satu: melunasi hak-hak tanam tumbuh masyarakat Lermatang secara adil, transparan, dan tanpa syarat tambahan.
Sangat memalukan jika lambannya proses pembayaran ini ternyata disandera oleh tarik-menarik kepentingan korporasi. Mereka yang belum mendapat “kue” keuntungan atau ketakutan merugi atas dana puluhan miliar yang digelontorkan secara sepihak, kini mencoba mendikte arah kebijakan negara. Jangan pernah coba-coba menjadikan rakyat kecil sebagai bemper, perisai, ataupun tumbal dari investasi yang salah kamar.
UUD 1945 dengan tegas mengamanatkan bahwa negara didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan untuk melayani gertakan hukum para pemodal yang hendak meminggirkan hak-hak kaum marjinal demi kepentingan fisik semata.
Ketika pemuda Lermatang akhirnya bersikap tegas dengan mengancam pemalangan dan penghentian aktivitas perusahaan, itu bukanlah bentuk perlawanan liar. Itu adalah puncak gunung es dari akumulasi kekecewaan akibat deretan janji kosong para pejabat yang terus berdusta sejak Agustus hingga awal November ini. Gubernur hingga Tim Satgas harus berhenti bersembunyi di balik meja birokrasi dan lempar tanggung jawab.
Redaksi mengingatkan dengan sangat keras: Prioritaskan hak rakyat Lermatang hari ini juga!
Jangan paksa warga menggunakan tangan mereka sendiri untuk mencari keadilan di atas tanah leluhur mereka. Jika pemerintah terus bermain-main, lamban, dan tunduk pada tekanan korporasi, maka gelombang kemarahan sosial yang meledak di Tanimbar murni adalah buah pahit dari ketidakadilan penguasa yang telah kehilangan nurani.
