JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerima audiensi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar bersama jajaran di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi kedua lembaga dalam mengawasi peredaran narkotika, obat-obatan tertentu, vape, kratom, kosmetik ilegal hingga pangan olahan.
Suyudi mengatakan, kerja sama antara Polri dan BPOM selama ini telah berjalan dengan baik. Ke depan, kolaborasi tersebut akan ditingkatkan melalui pertukaran informasi, pengawasan yang lebih ketat, serta penegakan hukum.
“Kami berdiskusi banyak hal terkait maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat tertentu, begitu juga tentang vape, kratom, kosmetika ilegal, serta pangan yang perlu diawasi kaitannya dengan program nasional MBG,” ujar Suyudi seusai audiensi.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar pengawasan dan penindakan dapat berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara BPOM dan Polri. Kedua institusi memiliki tugas yang saling berkaitan, khususnya dalam pengawasan produk obat dan makanan.
Taruna menyebut sejumlah obat tertentu menjadi perhatian karena berpotensi disalahgunakan, di antaranya tramadol, hexamine, dan ketamin.
Selain pengawasan obat-obatan, kedua lembaga juga membahas potensi pemanfaatan tanaman kratom serta risiko penyalahgunaannya.
Sinergi BPOM dan Polri turut diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Taruna mengatakan, BPOM memiliki tanggung jawab dalam pendampingan, penyiapan, hingga pengawasan sejumlah fasilitas dan produk yang berkaitan dengan program tersebut.
Salah satunya pengawasan Apotek Merah Putih, fasilitas penyimpanan berpendingin atau cold storage, serta pangan olahan yang nantinya dipasarkan melalui gerai-gerai terkait.
Menurut Taruna, pengawasan tersebut membutuhkan dukungan kepolisian agar pelaksanaannya sesuai ketentuan.
Di bidang digital, BPOM juga menggandeng instrumen siber Mabes Polri untuk menindak peredaran produk ilegal melalui berbagai platform daring.
Hingga Oktober 2026, tercatat sekitar 1,5 juta tautan yang terindikasi menjual produk ilegal. Aktivitas tersebut disebut menimbulkan dampak ekonomi mencapai Rp350 miliar.
Suyudi menegaskan, dukungan fasilitas dan kemampuan siber Polri diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap perdagangan produk ilegal di ruang digital.
Kedua lembaga pun berkomitmen meningkatkan koordinasi untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat-obatan berbahaya, produk ilegal, serta pangan yang tidak memenuhi ketentuan.***
