JAKARTA, BATAVIANEWS.co.id – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap berbagai informasi yang menyerang Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, terutama informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Haris menilai munculnya hoaks, fitnah, dan narasi provokatif yang diarahkan kepada Kapolri baru tidak hanya berdampak pada pribadi Suyudi, tetapi juga berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Hoaks dan fitnah terhadap Kapolri baru bukan sekadar persoalan menyerang pribadi Jenderal Suyudi, tetapi sudah masuk pada upaya mengganggu dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” kata Haris, Rabu (7/10/2026).
Menurut Haris, pengangkatan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri tentunya telah melalui pertimbangan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia meminta publik memberikan ruang bagi Kapolri baru untuk membuktikan kemampuan dan komitmennya dalam memimpin Korps Bhayangkara.
“Kita harus yakin bahwa pilihan Presiden Prabowo merupakan pilihan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, kita harus memberikan dukungan kepada Kapolri baru untuk menjalankan tugasnya dan mewujudkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Polri Butuh Kepercayaan Masyarakat
Haris menilai kedekatan antara kepolisian dan masyarakat harus diwujudkan melalui kerja nyata. Menurutnya, tugas Polri tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat.
Ia menegaskan kepercayaan publik merupakan salah satu modal penting bagi kepolisian dalam menjalankan tugas secara efektif.
“Polri tidak bisa bekerja sendirian. Polisi membutuhkan kepercayaan masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan polisi yang profesional, humanis, responsif dan hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan,” katanya.
Di sisi lain, Haris mengingatkan masyarakat mengenai bahaya penyebaran informasi palsu di ruang digital. Menurutnya, penyebaran hoaks dan narasi provokatif secara masif dapat memengaruhi persepsi publik terhadap institusi negara.
Ia bahkan menyebut fenomena tersebut dapat berkembang menjadi bentuk perang kognitif karena informasi yang keliru dapat memengaruhi emosi, keyakinan, serta cara berpikir masyarakat.
“Hoaks yang terus-menerus diproduksi dan disebarkan dapat membentuk persepsi seolah-olah semua institusi negara buruk, semua kebijakan salah, dan tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Kalau ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya citra satu lembaga, tetapi kepercayaan publik terhadap negara,” tuturnya.
Kritik Tetap Diperlukan
Haris menegaskan dirinya tidak mempersoalkan kritik terhadap Polri. Menurut dia, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta dan data, bukan melalui informasi palsu atau fitnah.
“Kita tidak antikritik. Kritik itu penting dalam demokrasi. Tetapi kritik berbeda dengan fitnah, dan kritik berbeda dengan menyebarkan informasi palsu,” tegasnya.
Ia meminta masyarakat yang menemukan persoalan terkait Polri menyampaikannya melalui mekanisme yang tersedia serta berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Haris juga mengajak generasi muda dan pengguna media sosial untuk ikut membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi. Menurutnya, persoalan hoaks tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Platform digital, media massa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, akademisi hingga masyarakat umum dinilai memiliki peran dalam menciptakan ruang informasi yang sehat.
“Jangan sampai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mudah diadu oleh informasi palsu. Kita harus membangun daya tahan masyarakat terhadap disinformasi. Jangan setiap informasi yang viral langsung dipercaya dan disebarkan,” ucapnya.
Haris pun meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menjalankan tugasnya sebagai Kapolri. Ia menegaskan pengawasan dan kritik tetap diperlukan apabila terdapat kebijakan atau tindakan yang dinilai keliru.
“Berikan kesempatan kepada Kapolri baru untuk bekerja. Kita kawal, kita kritik jika ada yang salah, tetapi jangan membangun opini berdasarkan fitnah dan hoaks. Yang kita butuhkan sekarang adalah Polri yang semakin dipercaya masyarakat dan masyarakat yang semakin percaya kepada institusi negaranya,” pungkas Haris.***
